15 Milyar Inclinator Belum Berfungsi, Terkendala Penyertaan Modal, SOP Keselamatan Dan Aset Belum Jelas

Mutiaraindotv, Kota Lubuklinggau – Prov. Sumatera Selatan, Kepala SPTN V Lubuklinggau Hendrimon Syafri, S.Hut, M.Sc, didampingi Kepala Resrot Lubuklinggau-Musi Rawas Wintolo mengatakan ke Tim Mutiaraindotv pada hari Kamis, 08 April 2021, bahwa terkait Pengelolaan Kawasan Bukit Sulap hanya 42 Hektar, perusahaan BUMD oleh PT. Linggau Bisa yang mana AD RT nya dibawah Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan izin selama 55 Tahun, terhitung tahun 2015.

Lanjut Kepala SPTN V menjelaskan terimakasih atas kunjungan Tim Mutiaraindotv dikantor wilayah TNKS/MLM, yang sangat peduli terhadap lingkungan dan hutan. Seblumnya saya perkenalkan dulu bahwa Kepala Resrot saat ini pak Wintolo terhitung tahun 2021, bagian Tiket Bukit Sulap Miftahudin, dan juga Resrot ini terbagi 2 Resrot.

Sedangkan pak Asep tetap sebagai Anggota Resrot, terkait kawasan Bukit Sulap ini hanya sebagaian kecil dari 250.613 hektar kawasan TNKS yang berada di Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. Sedangkan untuk kawasan Bukit Sulap hanya 42 hektar, masuk dalam pengawasan TNKS, dan secara Pengelolaan itu dibawah PT. Linggau Bisa, yaitu BUMD secara garis besar AD RT dibawah naungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, tambahnya.

Sebenarnya ini sudah bagus sekali Pemkot membuat perusahan BUMD yaitu PT. Linggau Bisa karena mereka sudah mendapatkan IUPSWA, karena salah satu sudah terbangun adalah Inclinator, tangga. Itu semua adalah aset milik dari PT. Linggau bisa, jadi mereka boleh membangunan asal ada izin dari Kementerian LHK dan Badan penyertaan modal dibawah Kementerian Keuangan dikontrak selama 55 tahun /2015-2016.

Sekarang kan direktunya Pak Edi Saputra dari PT. Linggau Bisa, sering berkoordinasi dengan kita membuat laporan RPP, RKT, RKL, yang akan menambah fasilitas diatas Bukit Sulap seperti menara pandang, Kape dipuncak. Silahkan mereka membangun asal tak merusak alam sekitar. Karena dalam pembangunan juga tidak merusak alam hanya mengikuti jalur yang ada, kata Kalag TNKS.

Kenapa terkesan pembiyaran bangunan yang sudah dibangun terkesan teberangkalai kita sudah melakukan survervisi, evaluasi mereka terkendalah di penyertaan modal, apakah sekarang Inclinator sudah diserahkan oleh Pemkot ke PT. Linggau Bisa….?. Terakhir saya sempat ngbrol dengan Pak Edi berkata bahwa pengelolan Inclinator belum masih dalam proses..! Ya klu sekarang egak tau sudah diserahkan tapi egak tau sekarang apa sudah.

Itu kan pembiayaan Pembangunan Inclinator Pemkot melalui dari APBD Dinas PU, karena ini bukan ranah saya itu semua ranah Pemkot, saya akan menjelaskan sesuai Ranah saya saja. Dan kita sudah melakukan evaluasi, RPP, RKT sudah bagus dan ada, namun tak bisa diberikan untuk di dokumentasikan. Intinya permasalahan utamanya adalah terkendala dana ditambah lagi Pademi Covid-19, yang membuat pemasukan egak ada, unjarnya.

Dan terkait kenapa Inclinator banyak tak berfungsi atau tidak diaktifkan itu disebabkan karena standard keselamatannya (SOP) belum ada, ya mana mungkin pihak ansuransi jiwa, akan mengeluarkan. Karena pihak ansuransi pun egak gampang mengeluarkan, banyak kajian yang harus disesuaikan dengan faktor dilapangan, pungkasnya.

Ya harapan kami dari pihak pengawasan TNKS wilayah V Lubuklinggau, segeralah di lengkapi dan dikaji kembali terkait SOP dari tingkat keselamatan bagi pengguna fasilitas Inclinator tersebut, jika ini segera berfungsi normal ya otomatis bisa menambah dan meningkatkan PAD dari sektor Pariwisata Alam.

Sedangkan arti dari maksud dan tujuan Rencana Kerja adalah dalam bidang apapun, sebuah rencana kerja tentunya sangat dibutuhkan keberadaannya. Bukan hanya dalam bisnis, dalam dunia pendidikan pun terdapat rencana kerja yang dibuat berjenjang guna bahan evaluasi serta penerapan visi dan misi. Yang mempunyai pengertian Rencana Kerja secara harfiah, rencana kerja terdiri dari dua kata yaitu Rencana dan Kerja. Rencana atau Planning sendiri memiliki arti pengaturan, pendelegasian serta pengawasan yang merupakan sebuah landasan dasar sebelum melakukan sesuatu.

Sedangkan kata Kerja sendiri berarti aktivitas yang menghasilkan sesuatu. Maka bisa dikatakan bahwa rencana kerja adalah proses pengaturan, pengelegasian dan pengawasan dalam proses untuk menghasilkan sesuatu. Dalam arti Rencana, maka tentu ada banyak kemungkinan di masa datang yang bisa terjadi. Setiap rancangan yang sudah disusun bisa saja tercapai dan tidak. Namun, di luar semua itu, rencana tetap harus dibuat agar setiap tindakan bisa terarah dan menuju pada tujuan yang sama.

Nantinya rencana kerja ini akan dievaluasi secara berkala, sehingga didapatkan kelebihan dan kekurangan dari setiap rancangan dan pelaksanaannya selama periode waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa persyaratan dalam Rencana Kerja yaitu :

  1. Perumusan Masalah,
  2. Perencanaan yang benar,
  3. Penerapan Alternatif Pemecahan Masalah,
  4. Penerapan Keputusan, dan
  5. Fungsi Rencana Kerja.

Dan juga ini dibagi berapa Jenis Rencana Kerja, diantaranya RKS, RPP, RKT, RKL, RKMJ, serta kesemuanya ini ada yang namanya Skema Penyusunan mulai dari RKS, RPP, RKT dan RKMJ dengan artian yang berbeda namun tujuannya sama. (021).

 

Check Also

Diduga Kepala Desa Bercak Bondowoso Angkat Perangkat Desa Tanpa Seleksi, Ada Apa???

Mutiaraindotv.com, BONDOWOSO JAWA TIMUR – Kepala Desa Bercak Harjo diduga mengangkat aparatur desa tanpa mengikuti …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *