4 Kampung Di Kecamatan Celala Telah Melayangkan Surat Ke Bupati Dan DPRK Aceh Tengah

MutiaraindoTV, Kabupaten Aceh Tengah – Aceh. Yang mana 4 kampung tersebut diantaranya masyarakat Kampung Kuyun Uken, Kampung Kuyun Lah, Kampung Ouyun Toa dan Kampung Sepakat. Telah menandatangani surat penolakan untuk dilanjutkan pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kabupaten Aceh Tengah, dibawa ke Kampung Kuyun yang telah dibuat pada tahun lalu. Sabtu, 27 November 2021 kemarin.

Salah Tokoh Masyarakat Kampung Kuyun Kah didalam videonya yang beredar melalui Facebook dengan nada sedih perusakan terhadap hartanya tanpa sepengetahuan pemiliknya itu, sehingga merusak tanaman batang durian, batang pinang dan batang jernang.

Dan juga masyarakat Kampung Kuyun itu telah memasang palang yang bertuliskan larangan untuk dilanjutkan pembangunan tempat pembuangan sampah (TPS) dilokasi Kampung Kuyun Kecamatan Celala itu.

Salah seorang warga Kecamatan Celala, Hairun menyampaikan kepada awak media ini, “beliau memintak kepada Bupati dan DPRK Aceh Tengah untuk menanggapi surat kami yang telah kami sampaikan pada Minggu yang lalu,

Dan hendaknya Bupati dan DPRK Aceh tengah tidak lagi menganggarkan dana guna melanjutkan pembangunan tempat pembuangan sampah Kabupaten ke Kampung Kuyun, Kecamatan Celala mohon jangan ciptakan kegaduhan diantara kami. “Ungkap Hairun.

Kami masyarakat Kampunh Kuyun belum pernah menandatangani surat pelepasan hak atas tanah kami untuk pembuatan tempat pembuangan sampah kecuali untuk pembuatan Kampus Stain Gajah Putih, itupun sebahagian masyarakat. “Imbuh Hairun.

Intinya kami seluruh masyarakat Kampung Kuyun, “khususnya dan seluruh masyarakat se-Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah umumnya menolak dan mengecam jika pembangunan itu dilanjutkan.

Salah Tokoh Masyarakat Kampung Kuyun Kah didalam videonya yang beredar melalui media sosial di Facebook.

Dan jika ini terjadi kami akan mengancam untuk mendatangi Kantor Bupati dan DPRK Aceh Tengah untuk berdemo, dan kami akan menyurati Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta, Kantor Gakkum Provinsi di Kota Medan untuk meneliti Amdal dan Kawasan Hutan Lindung. “Ungkap masyarakat. (Diwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *