85 Nakes Yang Bertugas Di PONKESDES, Mengadu Nasib Ke Komisi IV DPRD Situbondo

Mutiaraindotv, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur, Sebanyak 85 Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES), tepatnya di Kabupaten Situbobdo. Jum’at, 27 Agustus 2021, mendatangi Komisi IV DPRD Situbondo, untuk menyampaikan keluhannya. Terkait Bantuan Keuangan (BK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar @ Rp. 1.500.000/bulannya, untuk Tenaga Kesehatan yang bertugas di Ponkesdes.

Dan juga pada tahun 2022 tidak di anggarkan lagi, hal ini disampaikan langsung oleh salah satu perwakilan Nakes, Puskesmas Panji, Mohammad Iqbal, pada saat menyampaikan pendapatnya di Aula Gedung Paripurna DPRD Situbondo.

Lebih lanjut, Iqbal menyampaikan dihadapan semua Anggota Komisi IV DPRD, bahwa dalam mengembangkan fungsi Puskesmas di Provinsi Jawa Timur, untuk mengembangkan Pondok Bersalin Desa (POLINDES) menjadi Pondok Kesehatan Desa (PONKESDES) sebagai sarana Kesehatan jejaring Puskesmas ditingkat Desa. Ini diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No 4 Tahun 2010, Tentang Pondok Kesehatan Desa di Jawa Timur.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Perawat di PONKESDES merupakan pembagian tugas dari Puskesmas yaitu 6 (enam) upaya pelayanan wajib dan pengembangan yang dilaksanakan difokuskan pada pasien usia sekolah sampai dengan lansia di wilayah kerjanya dengan memperhatikan kewenagan Perawat, ungkap Muhammad Iqbal.

Menurutnya selain tugas pokok dan fungsi Perawat PONKESDES, Tenaga Nakes yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa juga melaksanakan program Kesehatan Lingkungan diantaranya :

  1. Melaksanakan Program Kesehatan Gizi Masyarakat dan
  2. Melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular.

Selain itu juga, Tenaga Nakes juga melaksanakan Program Kesehatan yang terkait dengan :

  1. Kesehatan Lingkungan,
  2. Pencegahan,
  3. Pemberantasan Penyakit Menular,
  4. Melaksanakan Pengobatan Sederhana / Pengobatan Dasar,
  5. Melaksanakan upaya Kesehatan Pengembangan sesuai tugas yang diberikan Kepala Puskesmas,
  6. Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan Bidan PONKESDES, Lintas Sektor, Lintas Program dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

” Beliau juga menyampaikan keluh kesah selama bertugas di Pondok Kesehatan Desa, selama marak maraknya Pandemi Covid- 19 di Kabupaten Situbondo, semua Tenaga Nakes yang berjumlah 86 orang bekerja siang malam untuk melayani Kesehatan Masyarakat di pelosok-pelosok Desa. Terkhususnya yang terjangkit Covid- 19, bahkan ada satu Tenaga Kesehatan, yang menjalankan tugas ikut jadi korban sampai meninggal dunia. Hal ini kita lakukan semua dengan niatan beribadah “, ucap Muhammad Iqbal

Sementara itu, Perwakilan dari Dinas Kesehatan Situbondo, Agung setelah mendapat Mandat dari Komisi IV DPRD Situbondo, menjelaskan kepada para Tenaga Nakes dan Anggota Komisi IV DPRD terkait kegalauan 85 orang Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa.

” Dinas Kesehatan Situbondo sudah berusaha, dengan menindaklanjuti semua yang menjadi keluhan dan kegalauan Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa, baik itu di Provinsi bahkan sampai ke Menpan RB “, ungkap Agung.

Menurutnya, Dinas kesehatan Situbondo sudah membuat Nota Dinas ke Provinsi Jawa Timur terkait masalah Bantuan Keuangan Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa yang ada di Kabupaten Situbondo, untuk dianggarkan di tahun 2022, walaupun informasinya akan ditiadakan. Selain itu Dinas Kesehatan juga sudah mencari jalan keluar, kalau misalnya memang Anggaran BK dari Provinsi benar benar dihapus.

” Dinas Kesehatan Situbondo juga sudah mengirim surat ke Menpan RB, agar bagaimana Tenaga Nakes ini dapat Kouta pada tahun 2022, bisa masuk PPPK. Dan juga Dinas Kesehatan sendiri sudah mengajukan sebanyak 350 kuota, mudah-mudahan usaha Dinkes ini berhasil “, terang Agung.

Sekretaris Komisi IV DPRD H. Tolak Atin, sangat terharu sampai meneteskan air mata di hadapan Anggota Komisi IV DPRD dan para Tenaga Kesehatan ketika mendengarkan penjelasan dan keterangan yang disampaikan para Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pos Kesehatan Desa. Yang menyampaikan keluhan dan kegalauannya ke DPRD, karena takut bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur tidak dianggarkan lagi, di tahun 2022 nanti, ungkapnya.

” H.Tolak Atin bersama seluruh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, siap mengawal dan menindaklanjuti semua apa yang menjadi keluhan dan kegalauan para Tenaga Kesehatan yang bertugas di Pondok Kesehatan Desa ke Provinsi Jawa Timur. Dan apabila hasilnya sudah mentok tidak berhasil, maka Jalan keluarnya adalah Komisi IV DPRD, akan meminta kepada Dinkes Situbondo untuk mengajukan Anggaran di APBD tahun 2022 “.

Intinya semua anggota Komisi IV yang ada di Tim Anggaran sudah siap mengawalnya, dan kami seluruh Anggota Komisi sangat mengapreasiasi Dinkes Situbondo, atas jerih payahnya dalam memperjuangkan Tenaga Kesehatan untuk bisa masuk PPPK di tahun 2022. Semoga perjuangan ini berhasil, pungkas H. Tolak Atin. (SR).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *