Aksi, “GMNI” Tuntut Indonesia Keluar Dari IMF & WB

MutiaraindoTV, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat. Diera Rezim Soeharto pada saat krisis moneter Tahun 1967 Indonesia gabung ke IMI & WB pada era Orde Baru, mungkin juga semua memahami proyek yang sedang berlangsung dana Bank Dunia yang ikut berkembang. Seperti konflik agraria IIAM dan kerusakan lingkungan IMI & WB menjadi dua lembaga Ekonomi dan keuangan, yang lahir atas perjanian intrnasional yang dimotori 13 negara.

Kedua lembaga yang memeiliki fungsi yang melengkapi satu sama lain IMF berfungsi untuk menjaga keseimbangan keuangan, keseimbangan keuangan global dan kebijakan MAKRO Ekonomi negara yang anggotanya sedangkan Bank Dunia/WORI) Bank Dunia adalah bersifat Dukungan, dan Bekerja.

Untuk mengumpulkan produktifitas internasional untuk perdaganggan dan pembangunan, serta keseimbangan pembayaran negara – negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Tiongkok masih menghiasi papa atas penyumbang dana besar di Bank Dunia. Sekaligus pemegang suara teratas yaitu :

1. Amerika Serikat 385.210 suara.

2. Jepang 166.152 suara.

3 Tiongkok 107.302 suara.

4. Jerman 97.282 suara.

Jumlah suara tidak sebanding dengan Indonesia yang hanya memiliki sebesar 23.739 suara, dengan jumlah anggota sebanyak 189 negara. Sebanyak 38.91% suara, telah diraup oleh negara besar saja.

Ketimpangan suara antara negara besar dengan negara kecil mencerminkan, adanya ketidak setaraan di dalam IMF & WB itu sendiri. Keputusa yang dicobai dalam IMI & WB dianggap tidak demokratis, ada pula yang disebut – sebut sebagai monopoli negar negara besar saja. Memiliki 23.739 suara dengan jumlah anggota sebanyak 189 Negara, sebannyak 38.91% suara telah diraup oleh negara besar saja.

suara diantara negara besar dengan negara kecil itu, mencerminkan adanya ketidak setaraan dalam IMH & WR itu sendiri. Dijelaskan Abdul Ketua GMNI, Dari Keputusan yang Diciptakan dalam IMF & WB dianggap tidak demokratis, melainkan adalah diktekitar modal monopoli negara – negara besar saja.

“Selain itu Pemuda dan Mahasiswa juga ikut menjadi korban dalam sekema IMH Bank Dunia pada Tahun 2005 – 2012, “ungkapnya.

Pasalnya Bank Dunia berikut Pemerintah Indonesia dikeluarkan proyek bernama Indonesia; Mengelola Pendidikan Higaer Untuk Relevanci dan Efisiensi produk yang dihasilkan dari proyek ini, adalah Undang – Undang Dasar Perguruan. Yang merupakan payung bagi berlakunya Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan uang yang diperlukan untuk pendidikan otonom.

Lanjutnya, Hal tersebut di cetuskan Abdul yang juga Mewakili aksi dilapangan, Senin 07 Oktober 2018. Himpunan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), yang menceritakan “diketahui dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meraip masyarakat/Mahasiswa.

Dalam prakteknya setelah diberinya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dapat menghasilkan dana yang lebih besar dari masyarakat/Mahasiswa dengan peningkatan tinggi dan biaya untuk pendidikan yang lebih tinggi dan internasional. “Ujarnya.

Orientasi perguruan tinggi pun akan bergeser menjadi ajang gengsi murni, dan bukan diutamakan untuk menggabdi kepada rakyat.

Maka Dari itu, IMF & Bank Dunia akan mengadakan pertemuan di Nusa Dua Bali, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia menentukan sikap atas ketidak Absurd yang dilakukan oleh dua lembaga dunia itu karena dalam momentum ini.

Harapannya Abdul, serta seluruh jajaran Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dengan mendorong pemerintah ini mudah – mudahan agar; 1. Keluar dari keanggotaan IMF & WB, 2. Menolak pertemuan tiga tahunan, 3. IMF & WB di Nusa Dua Bali membangun ekonomi alternatif. “Lengkapnya. (Adam F)