Aktivis HAM Banjarmasin Menyayangkan Sikap DR.Hotman Atas Pengajuan Justice Kolaborator Inisial AKBP.DP

Mutiaraindotv – Banjarmasin, Kalimatan Selatan,  Agusaputra Wiranto, SH salah satu Aktivis HAM Indonesia mengungkapkan penilaiannya terhadap sikap DR.Hotman Paris yang meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK-RI) untuk menolak permintaan Justice Collaborators AKBP.Dody Prawiranegara.

Hal ini diungkap oleh Aktivis HAM yang pernah berurusan dengan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK-RI) beberapa tahun yang lalu perihal pendampingan Korban Kejahatan di Kalimatan Selatan.

Menurut penilaiannya DR. Hotman Paris secara tidak langsung mempengaruhi independensi LPSK dalam mengambil keputusan, ini sangat keliru dan tidak mendasar tuturnya.

Menurut Agusaputra Wiranto, SH, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK-RI) mempunyai Hak secara independen dalam mengambil keputusan dalam menentukan layak dan patutnya AKBP Dody Prawiranegara mendapatkan status Justice Collaborators (Saksi pelaku yang bekerjasama dengan Penegak hukum) itu pun tidak lepas dari norma (Syarat dan Tata Cara) yang telah termaktub dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saya percaya LPSK-RI tegak lurus.

Lajutkannya, bahwa dalam pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa perlidungan terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut :

  1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK,
  2. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana,
  3. Bukan sebagai pelaku utama dalam tidak pidana yang diungkapnya,
  4. Kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan
  5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau phisikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Singkatnya, Syarat dan tata cara untuk mendapatkan status Justice Collabolator tersebut sudah secara Tegas dan jelas ada di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kalau pun kemudian setelah 7 hari setelah pengajuan Status Justice Collaborators AKBP Dody Prawiranegara tersebut di diterima dan diputuskan positif. Maka tentunya itu adalah keputusan yang terbaik berdasarkan norma yang ada.

Ditambahkannya lagi kalau pun Pak DR. Hotman Paris juga ingin mengajukan status Justice Collaborator terhadap Klien nya yaa monggo saja, tidak ada yang melarang karena itu adalah hak azasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Dan masalah ini sebelumnya sudah diberitakan disalaha satu media online, bahwa DR.Hotman Paris yang meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK-RI) untuk tak Kabulkan permintaan Justice Collaborators AKBP.Dody Prawiranegara dan Linda. (AG).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *