AMIR SYNDICATE Sedikit Kecewa Kepada Inspektorat, Karena Tidak Memahami Persoalan Yang Diadukan

oleh -369 views

MutiaraindoTV.com SITUBONDO JATIM – Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional Kabupaten Situbondo, saat diundang oleh Inspekorat untuk melakukan klarifikasi di kantor Inspektorat pada Senin 13 September 2021, hasilnya belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Sebab pengaduannya yang dilakukan pada 6 September 2021 lalu, Pihak Inspektorat Belum memahami betul persoalan yang diadukan.

” Ketika AMIR Syndicate menanyakan terkait kewenangan Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan pekerjaan pembangunan Insprastruktur jalan, pihak Inspektorat hanya menunjukkan contoh Disposisi Bupati tahun 2019, yang Disposisinya ditujukan kepada PUPR, dan oleh PUPR Dialihkan lagi disposisinya ke Dinas Perhubungan., mungkiin atas dasar disposisi PUPR itulah pihak Dishub bisa mengerjakan pembangunan jalan tahun anggaran tahun 2021.

Amir Mustafa, salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional mengungkapkan agar Inspektorat Kabupaten Situbondo lebih mengedepankan obyektifitas kepada Kepala Daerah sebagai atasan langsung, jangan selalu menjadi pemuja yang membenarkan semua tindakan Kepala Daerah, kedepankan obyektifitas jadikan tata aturan perundang perundangan sebagai dasar untuk bersikap, hal ini kita lakukan agar semua selamat dari jeratan hukum, lebih lebih kepada Kepala Daerah, Ungkap Amir Mustafa

lebih lanjut Amir Mustafa mengatakan, Aliansi Masyarakat Independen dan Rasional (AMIR SYNDICATE) diundang oleh Inspektorat untuk melakukan klarifikasi terkait dengan pengaduannya, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal ini yang dilakakunan oleh Dinas Perhubungan Situbondo., dalam hal merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan, sebab menurutnya, melalui SOTK Dinas Perhubungan, bahwa Dinas Perhubungan sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan, dan ini yang menjadi polemik, menurut hemat kami justru Inspektorat tidak memahami hal yang mendasar, pihak inspektorat ini hanya mengacu kepada satu aturan per undangan undangan yang terkait bagaimana merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan, Nah, sebenarnya hal tidak boleh terjadi, Ungkap Amir Mustafa.

selanjutnya Amir Mustafa mengutarakan semua sudah paham bahwa di negara ini tata aturan perundang-undangan itu ada keterkaitan satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri, ini seharusnya yang perlu diperhatikan, karena ini persoalan yang sangat nendasar, saya bersama temen temen yang tergabung dalam AMIR SYNDICATE, merasa sedikit kecewa kepada Inspektorat karena tidak memahami betul terkait persoalan yang kita adukan, Terang Amir Mustafa.

Oleh karena itu, ketika kami menemukan bukti baru bahwa ada persetujuan pelimpahan kewenangan dari dua Dinas, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, sehingga mengapa itu terjadi, perlu dipahami bahwa kegiatan Dishub menyelenggarakan pembangunan jalan non status strategis ataupun lain namanya, itu sudah dilakukan sejak beberapa terakhir ini, Nah, baru kita temukan ini dan kejadian ini jangan sampai terjadi lagi, kepada Dinas Dinas Lainnya, di Lingkungan Pemkab Situbondo, Terangnya

Kami berharap kepada Inspektorat agar mengedepankan obyektifitas terutama kepada kepala daerah sebagai atasan langsung, dan pihak Inspektorat agar tidak selalu menjadi pemuja atau tidak selalu membenarkan semua tindakan yang dilakukan oleh Bupati, tetapi bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Daerah itu menjadi benar, tentu ini kita lakukan agar tidak terjadi apa apa terhadap Pemerintah Kabupaten tercinta ini terutama kepala daerah, Harapnya.

Karena ini baru klarifikasi dari Inspektorat, kita akan melihat hasil jawaban resminya dulu terkait dengan pengaduan kami itu, dan jika memang pihak inspektorat tidak bisa berbuat apa apa kita kemungkinan besar akan mengadukan persoalan ini kepada yang lebih tinggi dan kami menengarahi ini telah terjadi kesalahan administeasi, maka dari itu, masalah persoalan ini, kami’ akan melakukan pengaduan kepada lembaga Ombudsman RI provinsi Jawa Timur, Tegas Amir Mustafa.

sementara itu, Bronto Seno salah satu Anggota Amir Sindycate mengatakan , bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan SOTK nya dengan cara melampaui kewenangan yang diberikan seperti diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah.

” Sebab, kewenangan dalam pembangunan jalan berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan jalan, yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai pasal 14 – 16, “kata salah satu anggota Amir Syndicate, Bronto Seno, Senin (13/9)

” Apalagi setelah terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dinas perhubungan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi
Sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, “jelasnya

Selain itu, Sambung dia, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

” Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur, “pungkas Bronto Seno, anggota Amir Syndicate.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, Tulus Priatmadji, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa apa yang sudah lembaganya lakukan termasuk pembangunan Insprastruktur jalan tahun anggaran 2021, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan semua administrasinya sudah lengkap dan ada di PPK termasuk pelimpahan tugas dari PUPR Ke Dinas Perhubungan, Pungkasnya (SR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.