Bantuan (PKH-BPNT) Sembako Tidak Sesuai, KPM segera Laporkan Dinas Sosial Situbondo

Mutiaraindotv.com SITUBONDO – memang belum pernah ada pengaduan ataupun temuan, Bantuan pangan non tunai (BPNT) ditemukan tidak sesuai disebuah E- Warung, entah itu sesuai dengan nominal bantuan ataupun layak tidaknya sembako untuk dikonsumsi.

Taufik Hidayat bagian Pemerintahan dari LSM TAMPERAK (Tameng perjuangan rakyat anti korupsi). menegaskan harga dan kualitas bahan pangan yang tersedia di e-warung yang merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), harus sama dengan yang diperjualbelikan di tempat lain atau di pasar-pasar terdekat. Hal itu disampaikan Taufik saat melakukan kunjungan ke beberapa Pemerintah Desa (Pemdes) Di Kabupaten Situbondo.

“ Tidak boleh harga sembako di E-Warung jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di warung-warung tetangga lainnya atau di pasar-pasar tradisional. Saya juga akan memastikan kualitas bahan-bahan pangan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat itu jumlah dan kualitasnya bagus. Serta sesuai peruntukan, bukan untuk membeli barang-barang lain,” ujar Taufik Hidayat.

Taufik Sapaan Akrabnya tersebut juga meminta masyarakat untuk tidak takut melapor jika nilai bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari e-warung tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

“Jumlah dan harga bahan pangan yang diberikan e-warung kepada para KPM harus sesuai dengan nilai bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kemensos RI. Jika jumlah barang tidak sesuai dengan nilai bantuan yang ada, maka silahkan melapor, jangan takut,” tegas Taufik.

Selain itu, dirinya juga berharap bahan sembako yang ada di e-warung berasal dari petani di daerah sekitar. Karena itu, pengusaha-pengusaha pertanian di daerah tersebut harus diberdayakan untuk menyiapkan bahan pangan yang dibutuhkan e-warung.

Selanjutnya, saat berdialog dengan KPM penerima BPNT, Plt Kepala Dinas Sosial Samsuri S,Sos mengajak untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan kewirausahaan atau UMKM sehingga tidak selamanya menjadi KPM.

“ Harus ada target dan motivasi, bahwa masih ada banyak orang yang membutuhkan bantuan ini, sehingga KPM penerima bantuan sosial harus kreatif untuk meningkatkan perekonomian keluarga agar ke depannya sudah bisa mandiri. Supaya bantuan ini bisa diberikan lagi kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” harapnya.

Samsuri juga menjelaskan bahwa per tahap nominal bantuan PKH – BPNT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) jadi kalau memang tak sesuai dengan sembako yang diterima KPM silakan lagsung laporkan ke Dinsos beserta bukti sembakonya.

” Kalau ada iya laporkan, bawa bukti sembako dari agen e-Warung tempat masing – masing mengambilnya, takutnya ada Agen e-Warung nakal jadi kita bisa langsung tindak lanjuti dan memberikan sanksi dan tentunya kita laporkan kepada pihak BNI,” Tutupnya.

(Frengky)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *