Bariaksi : Kejari Kota Bekasi Diminta Periksa Dugaan Tipikor Di Dinas Pendidikan 

Bariaksi Berdemo di Kantor Kejari Kota Bekasi

 

MutiaraIndoTV.com (Bekasi)- Aksi unjuk rasa Bariaksi di depan Kantor Kejaksaan Negri Kota Bekasi meminta Kajari memanggil sejumlah pejabat teras Pemkot Bekasi terjadi ,Selasa (26/10).

Bariaksi juga menyerahkan dokumen dugaan tindak pidana korupsi ke Kasi Pidsus, Restu, SH. MH.

Koordinator aksi, Wawan, mengatakan Kejaksaan Negri Kota Bekasi harus memeriksa Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Sekretaris Disdik, Kepala Bidang SMP Disdik, dan Seluruh Kepala Sekolah.

” Dokumen yang kami serahkan berisi sampel dugaan tindak pidana di SMPN Kota Bekasi yang bertameng koperasi, pihak sekolah memperjual belikan seragam/atribut siswa,” Kata Wawan.

Koperasi yang dibentuk , sambung Wawan, di sinyalir didirikan oleh pihak sekolah dan pengurusnya terdiri dari guru dan bagian tata usaha,” ujar Wawan.

Wawan juga menyebut bahwa harga pakaian/atribut siswa/i sangat mencekik orangtua siswa/i, dan diduga dalam menjualnya bersifat memaksa.

Dunia pendidikan di Kota Bekasi terus menerus menjadi problematika.

” Lagi-lagi hal ini membuat kami (Bariaksi) turun kejalan menyuarakan jeritan hati anak menangis dan jeritan hati para orangtua siswa/i akibat prilaku oknum oknum di dunia pendidikan,” ujar nya

Di tambah kan Wawan, di tengah bangsa ini dilanda pandemi covid-19, dunia pendidik masih tega-teganya ‘mencekik’ leher para orantua siswa/i dengan mengangkangi permendikbud Nomor:75 tahun 2016, khususnya pasal 12 dan 13 tentang Komite Sekolah.

“Bariaksi, mengingatkan apabila dalam tenggang waktu 3 x 24 jam tidak ada tindakan nyata dari Kejari , Bariaksi akan kembali turun kejalan menyuarakan ‘praktik kotor’  dunia pendidikan,” Tutup Wawan

Terpisah, Hisar Pardomuan Ketua Ruang Jurnalis Nusantara ( RJN ) Bekasi Raya mengatakan Permendikbud no 75 Thn 2016, juga di PP No 17 Thn 2010 sekolah, guru, atau pun pengajar didik di larang menjual bahan ajar ( buku, seragam, ) dll di lingkungan sekolah.

“Sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) baik itu dari Pusat, Provinsi, dan Daerah jika masih ada pungutan & kutipan khusus nya di pendidikan dasar ( DikDas ) patut di curigai realisasi anggaran dana BOS sekolah tersebut,” Kata Hisar.

Sementara hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi.( . )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *