Bupati Bekasi Non Aktif Kembalikan Uang Rp. 3 Miliar Ke KPK

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Bupati Bekasi nonaktif Hj. Neneng Hassanah Yasin telah mengembalikan sebesar Rp. 3 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap pengurusan perizinan Proyek Lembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Bupati Bekasi nonaktif Hj. Neneng Hassanah Yassin usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Hj. Neneng Hassanah Yasin merupakan tersangka kasus suap pengurusan perizinan Proyek Lembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Rabu, 07 November 2018.

“Yang bersangkutan telah mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp. 3 miliar, jumlah itu merupakan sebagian dari yang diakui pernah diterima yang bersangkutan terkait Perizinan Proyek Meikarta. Secara bertahap akan dilakukan pengembalian berikutnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Selain itu, “kata Febri tersangka lainnya. Yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi juga telah mengembalikan uang sejumlah 90 ribu dolar Singapura.

“Sedangkan tersangka Neneg Rahmi juga telah mengembalikan uang  yang pernah diterima pada 15 Oktober 2018, sebelum peristiwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) dilakukan. Yaitu sejumlah 90 ribu dolar Singapura,” ucap Febri.

KPK pun, kata Febri, menghargai sikap kooperatif dari dua tersangka tersebut. Sedangkan dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, Febri menyatakan. Bahwa sejumlah keterangan terus menguat, bahwa dugaan suap yang diberikan terkait kepentingan Perizinan Meikarta sebagai proyek dari Lippo Group.

KPK pun pada Rabu mengambil sampel suara dari Hj. Neneng Hassanah Yasin, untuk keperluan pembuktian komunikasi dalam kasus suap Perizinan Meikarta tersebut.

“Kami juga mengingatkan pihak – pihak dari Lippo ataupun Pemerintah Kabupaten Bekasi, agar bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan yang masih berlangsung ini. Dan tidak menyembunyikan informasi yang sebenarnya, sikap kooperatif tersebut akan lebih membantu dan meringankan baik bagi perorangan ataupun korporasi. “Ujar Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group masing – masing Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group Henry Jasmen, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor. (Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *