Bupati Situbondo Diminta Agar Mencabut Surat Keputusan (SK) jabatan yang telah diterbitkan

SITUBONDO (Miris.id) – Amirul Mustafa atau Bang MA panggilan akrabnya sosok Ketua RT 01 RW 04 Lingkungan Karang Asem, Kelurahan Patokan, meminta Bupati Situbondo Drs H Karna Suswandi MM agar mencabut Surat Keputusan (SK) jabatan yang telah diterbitkan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bang MA. Sebab, Bupati Situbondo terindikasi sudah melanggar pasal 162 (3) UU Pilkada dan tidak mengindahkan SE BKN : 2/SE/VII/2019.

” Serta tidak adanya kepastian hukum dengan terbitnya SK baru dalam pergantian jabatan tersebut, “ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Bang MA, dalam Surat Keputusan / Perintah (SK) tanpa mencantumkan Diktum mencabut atau tidak memberlakukan SK lama, hal itu kami menduga akan terjadi dualisme kepemimpinan pada 10 (sepuluh) OPD di lingkungan Pemkab Situbondo.

Tidak hanya itu yang dikatakan Bang MA, namun dia menduga kuat ada arogansi kekuasaan / kesewenangan akibat tidak taat aturan pergantian jabatan.

” Jabatan kepala dinas adalah JPT dan tidak boleh diisi oleh jabatan administratif, “tukasnya.

Ditambahkan dia, pada kesempatan ini kami menyatakan tuntutan sikap :

1. Bupati Situbondo agar mencabut SK jabatan yang telah diterbitkan.
2. Bupati agar tunduk dan taat aturan dalam manajemen kepegawaian.
3. Bupati agar menghindari konflik kepentingan dan terjebak dalam hal suka atau tidak suka. Akibat efek Pilkada dalam penataan formasi jabatan.

” Apabila Bupati Situbondo (Drs H Karna Suswandi MM,red) tidak mengindahkan tuntutan kami secepatnya. Maka akan kami laporkan pada Ombudsman Republik Indonesia, “pekik Bang MA.

Sementara itu, Bupati Situbondo H Karna Suswandi MM dikonfirmasi melalui Sekdakab Situbondo Drs H Syaifullah MM mengatakan, bahwa yang tidak diperbolehkan adalah melakukan mutasi pejabat dan mengisi kekosongan jabatan sebelum 6 bulan, kecuali mendapat ijin dari Kemendagri.

” Sedangkan yang dilakukan Bupati adalah menggeser pelaksana tugas (Plt) yang bukan pejabat definitif, “katanya, Senin (8/3) sore.

Lebih lanjut H Syaifullah menegaskan, hal tersebut juga tidak dilakukan pelantikan. Maka yang gak boleh itu adalah melantik atau Stressing.

” Sedangkan penugasan Plt tersebut hanya dengan surat tugas dan tidak dilantik, “pungkas H Syaifullah singkat. (mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *