Dandim 0102 Pidie Hadiri Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer

 

Mutiara IndoTV, Kabupaten Pidie – Aceh. Bertempat di Oproom Setda Kabupaten Pidie Jalan Prof. Abdul Majid Ibrahim Desa Cot Teungoh Kecamatan Pidie, Komandan Kodim 0102 Pidie Letkol Arh Donny Indiawan SIP menghadiri Seminar Sinergitas Penanganan Ancaman Non Militer Provinsi Aceh TA. 2018 yang diselenggarakan oleh Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Provinsi Aceh. Selasa, (15/05/2018).

Hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama PKP Provinsi Aceh : Marsekal Pertama TNI Rachman Rosta, Bupati Pidie : Roni Ahmad, Ketua DPRK Pidie : H. Muhammad AR S.PdI, Kapolres Pidie : AKBP Andi Setiawan Nuggraha Setiawan S.I.K, Kepala Kejaksaan Negeri-Sigli : Effendi SH,MH, Kepala Pengadilan Negeri-Sigli : Muhammad Nazir SH,MH, Ketua Mahkamah Syariah Pidie : Drs. H. Munir Ahmad SH,MH. Wakil Bupati Pidie : Teuku Fadlullah T.M. Daud ST, Ketua MPU Pidie : Tgk. H. Ismi Abdul Jalil alias Abi Ismi Ilot-Mila, Kolonel Laut Joni Agoesta, Kolonel Inf Mulyono Syah. Kepala BNNK Pidie : AKBP Werdha Susetyo SE. Sekda Kabupaten Pidie : Mulyadi S.Pd,MM.

Para SKPK Sekda Pidie, MAA Kabupaten Pidie : Abdul Hadi Zakaria Majelis Mukim : Zamah Zahri, Tokoh Pemuda Pidie : Umar Mahdi SHi,MH, FKDM : Drs. Tgk. H. Ilyas Abdullah, FKUB : Tgk. Adnan Ubat, Ketua HMI Sigli : Junaidi, FPI : H. Jamal Abadi, LSM Paskha : Rafsanjani, LSM Lamar : Mariana, PII : Masykur, Ketua PPM Pidie : Drs. Bukhari, Komite Peralihan Aceh : Aiyub HS dan Hasballah, Ketua DPD KNPI Pidie : Teuku Syawal M.Pd, Ketua Pancasila : Ir. Jailani AR, Ketua DPD IKAN Pidie : Zulfahmi S.Kom. dan Perserta seminar dari Mahasiswa – Mahasiswi peserta seminar dari PTI Al-Hilal dan Unigha.

Dalam Sambutannya Marsekal Pertama TNI Rachman Rosta menyampaikan dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bernegara. Ancaman terhadap pertahanan suatu negara senantiasa berubah sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional.

Bentuk ancaman yang semula bersifat konvensional (fisik) saat ini perkembangan semakin komplek dan bersifat multidimensional (fisik dan nonfisik), serta menyentuh keberbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ancaman non militer adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, ancaman ini tidak menggunakan militer dan tidak berangkatan senjata namun bisa memecah belah bangsa, membahayakan kedaulatan NKRI, dan juga bisa mengancam keselamatan warganya.

Ancaman non-militer juga merupakan bentuk lain dari perang modern yaitu jenis perang yang murah, namun efek yang ditimbulkan sangat dahsyat dan fundamental karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, perang modern yang berada pada wilayah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum bahkan legislasi.

Jenis perang ini dapat menjadi lebih berbahaya dari perang konvensional. Karena menggunakan kekuatan non-militer yang diantaranya didinamisir oleh kekuatan modal dan dimensi oleh kemajuan teknologi, serta melekat dalam ruang kehidupan suatu bangsa.

Oleh karena itu untuk menghadapi jenis ancaman non-militer diperlukan sebuah kekuatan non-fisik, sebagai kekuatan non-militer yang berupa kemampuan penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus di dasari oleh kesadaran untuk membela. Dan mempertahankan eksistensi negara sesuai peran dan profesi warga negara sistem pertahanan negara kita, adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah.

Segenap sumber daya nasional yang di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut serta memadukan pertahanan militer dan non-militer yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Sistem pertahanan semesta dibangun secara terus menerus sejak masa damai sampai masa perang kebanyakan sistem pertahanan semesta, sebagai leading sektor dalam kementerian pertahanan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan. Sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, yang dihadapi dengan didukung oleh unsur – unsur lain dari kekuatan bangsa.

Segenap warga negara dan sumber daya nasional dalam pertahanan militer berperan baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung di persiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun, sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman non-militer dalam sistem pertahanan kekuatan pertahanan utama adalah TNI.

Dan komponen – komponen lain yaitu komponen cadangan dan komponen pendukung TNI sebagai komponen utama pertahanan menghadapi ancaman militer Polri sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman tindak Pidana, pendidikan menghadapi ancaman kebodohan bangsa, Ekonomi dan pelaku ekonomi menghadapi ancaman moniter dan keuangan, Dokter dan para medis menghadapi ancaman wabah penyakit dan virus, Budayawan menghadapi ancaman petrasi budaya Asing.

Strategi pertahanan dan kedaulatan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi harus menjadi agenda pembangunan daerah, yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah ketahanan nasional tentu sangat mempengaruhi keamanan daerah dan juga sebaliknya pola hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait ketahanan ideologi, politik, sosial, dan budaya (inpoleksosbud).

Adalah saling bergantung mengingat luasnya dimensi ancaman non-militer maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih agresif mengantisipasi perubahan karena seiring berkembangnya permasalahan bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi dan keselamatan umum.

Apabila tidak segera diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat maka ancaman non-militer tersebut akan semakin besar dan dapat bertransformasi menjadi ancaman militer.

Kedudukan pemerintah daerah dalam pertahanan non-militer memiliki peran yang sangat penting, karena pemerintah daerahlah institusi terdepan yang berhadapan langsung atas munculnya permasalahan yang dapat berpotensi menjadi ancaman non-militer di sisi lain.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan mengelola sumber daya nasional yang dapat didayagunakan untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa mensinergikan penanganan ancaman non-militer di daerahnya supaya dapat diantisipasi dan dikelola sedini mungkin.

Sementara itu sambutan Bupati Pidie Roni Ahmad, menyampaikan Sungguh merupakan satu kehormatan bagi kami masyarakat Pidie, dimana pada hari ini, Bapak Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan RI Provinsi Aceh berkenan memilih Kabupaten Pidie sebagai tempat pelaksanaan seminar yang tentunya akan sangat memberikan manfaat beserta wawasan kepada seluruh masyarakat Pidie.

Seperti kita pahami bersama, Pidie merupakan salah satu wilayah dengan luas area dan jumlah penduduk yang besar terdiri dari 730 Gampong, 94 Kemukiman, tersebar di 23 Kecamatan yang di dataran tinggi hingga pesisir lautan, tepi selat malaka sampai dengan kaki pegunungan bukit barisan, yang di huni oleh kurang lebih 437.740 jiwa penduduk Pidie punya garis pantai kurang lebih 122 Km yang menyambung dengan selat malaka dan berhadapan langsung dengan tiga negara (Thailand, Malaysia dan Singapore).

Lingkungan yang strategis secara global dan regional ini sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks wujud ancaman tersebut diantaranya terorisme, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika, dan konflik terbuka atau perang konvensional semua ini merupakan ujian dan ancaman terhadap ketahanan berbangsa dan bernegara, dan ancaman terbesar yang dihadapi adalah ancaman non militer

Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, namun jika dibiarkan akan mengancam atau membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan di daerah melalui berbagai forum diantaranya :

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

3. Tim Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

4. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).

5. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang melibatkan unsur aparat keamanan dan kejaksaan serta unsur terkait lainnya.

6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan melibatkan unsur masyarakat.

Kami menyadari bahwa Kementrian Pertahanan mempunyai tugas yang tidak ringan sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan dari berbagai ancaman baik militer maupun non militer, tentunya peran dan tugas yang diemban tersebut, akan dapat terlaksana dengan baik apabila kita semua memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas mulia tersebut ini merupakan tanggung jawab kita bersama. (Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *