Didik Bupati Lira : Penambang Yang Tidak Mempunyai IUP OP Itu Ilegal

MutiaraindoTV, Kabupaten Situbondo – Jawa Timur. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo menyatakan Tambang Watu Lunggo di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, memiliki ijin dan ijinnya tidak palsu karena pendaftaran nya langsung pada OSS ESDM dan sudah ada barcodenya.

Namun kalau masih belum mendapatkan IUP OP itu masih tidak boleh menambang atau dikatakan Ilegal, “ungkap Didik Martono, Bupati Lira. Rabu, 03 November 2021.

Menurutnya, penambangan yang belum mengantongi IUP OP belum bisa beraktifitas untuk melakukan penambangan, hal ini sudah diatur dalam Undang – Undang Minerba, penambangan yang dilakukan oleh PT. Arya Radja Radjardja itu masih dikatakan penambang Ilegal karena surat yang dimiliki itu bukan IUP OP tapi draf pengesahan untuk mendapatkan IUP OP dan Terigistrasi. “Terang Didik Lira.

Padahal masalah ini sudah kami laporkan ke Polres Situbondo pada Tahun 2017 lalu, namun sampai sekarang tidak ada batang hidungnya, padahal kami sudah diperiksa oleh Polres Situbondo dan dimintai keterangan sebagai Pelapor oleh penyidik.

Artinya kasus penambangan di watu lungguh ini sudah masuk ke tahap penyelidikan, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya dari penyidik Polres Situbondo dan belum ada penjelasan apapun kepada kami, ada apa sebenarnya yang terjadi pada kasus tambang di Watu lungguh ini. “Terang Didik Lira.

” Sementara Kepala DLH Kabupaten Situbondo, Usman mengatakan bahwa Ijin tambang di watu lungguh sudah ada, dan ada barcodenya itu link OSS bukan ijin palsu, cuma tahapan lainya belum diselesaikan seperti salah satunya Kajian Reklamasi dan lainnya.

Itu ijin permulaan, kami tidak ada kapasitas dalam melakukan penutupan jika misalnya ada pelanggaran itu kewenangan Inspektur Tambang, bukan DLH. “Kata Usman.

Lebih lanjut Usman mengatakan, “bahwa terkait Ijin Pertambangan Watu Lunggo sudah ada namun ijin kelanjutannya belum diproses. Ijin sudah ada, namun ijin kelanjutannya belum diproses, nanti ada tim inspektorat tambang yang mengatur.

Sebenarnya pengusaha tambang terlalu dini dalam melakukan pekerjaan penambangan, sekali lagi saya sampaikan DLH tidak punya kapasitas untuk melakukan penutupan.

” Dan diketahui dari data DLH Kabupaten Situbondo Tahapan ijin Watulonggo yang masih belum selesai di antaranya Kajian Reklamasi dan lainnya, “jar Usman. (SY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *