Diduga Ada Oknum Yang Mengaku GANN, Ingin Mengagalkan Pelantikan HT

Mutiaraindotv, Lubuklinggau – Sumatera Selatan, banyaknya fenomena yang terjadi disaat penetapan nama Ketua DPC GANN Kota Lubuklinggau untuk periode 2019 – 2024, yang tersebar di beberapa Media Online dan ungkapan dalam dunia Medsos yang lagi Buming saat ini. Menyikapi hal ini masyarakat baik di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya menjadi tanda tanya ada apa dan kenapa ini bisa terjadi disaat Ketua GANN terpilihnya Heri Triwahyudi, yang mana banyak menuai kontraversi dari kalangan segelitir Oknum.

Padahal saudara Heri Triwahyudi sebagai Ketua GANN dari tahun 2017, dan adanya nama terbaru muncul inilah yang membuat suasana Dunia Medsos bergema di Kota Lubuklinggau. Yang menjadi tanda tanya dari DPD SumSel bisa keluar SK dari DPP atas nama Roy Martin, padahal DPD sudah lebih dahulu memberikan SK kepada Heri Triwahyudi sebagai Ketua DPC GANN di Kota Lubuklinggau. Jum’at 2019.

Melalui WA nya Heri Triwahyudi Ketua DPC GANN Kota Lubuklinggau terpilih mengatakan ke Mutiatraindotv, bahwa pada Tanggal 05 Desember 2019, GANN Kota Lubuklinggau menyampaikan Undangan dan Surat Pemberitahuan ke Polres Lubuklinggau. Yang mana meberitahukan untuk acara Pelantikan yang akan di laksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 ini, ke Kapolres, dan juga Kasat Intel.Adapun Stadmant yang ada di Berita hari ini bahwa Kapolres memastikan tidak akan mengeluarkan Izin serta tidak hadir, Diduga ini timbul karena ada Oknum – oknum yang mengaku GANN yang ber Audiensi dengan Kapolres, ini saya mendapat konfirmasi dari Kasat Intel Polres melalui ponsel bahwa Polres akan bertindak Netral dan tetap berkoordinasi, ucapnya.

Pantauan Mutiaraindotv melihat dari AD RT terbaru yang dikeluarkan oleh DPP GANN ada yang terlihat jelas di Pasal 10 tentang Persyaratan Dewan Pimpinan, poin 2 bahwa untuk dapat dipilih menjadi Ketua pada setiap tingkatan. Maka selain memenuhi ketentuan pada ayat 1 diatas, untuk menjadi Calon Ketua harus memenuhi Syarat sebagai berikut :

  1. Didukung sekurang-kurannya 20 % peserta
  2. Mendapatkan Rekomondasi dari Dewan Pimpinan ditingkat bawahnya
  3. Perna menjadi Pengurus GANN minimal 1 Tahun periode yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau telah menjadi Anggota minimal 5 Tahun, dll.

Sedangkan di pasal 13 DPP berwenang :

  1. Menentukan kebijaksanaan Lembaga ditingkat Pusat dengan keputusan DPP, DPD dan Musyawara Anggota Pusat yang tidak bertentangan dengan AD dan PRT serta Keputusan Mubes dan Kebijakan DPP.
  2. Mengeluarkan SK tentang pembentukan dan Susunan kepengurusan tingkat Daerah dan Cabang, sebelum pelantikan, terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan dari DPP tentang susunan dimaksud.

Dan pada Pasal 14 DPD berwenang :

  1. Menentukan kebijaksanaan Lembaga ditingkat Daerah dengan keputusan DPP dan hasil Musyawara Anggota Daerah yang tidak bertentangan dengan AD dan PRT serta Keputusan Munas dan Kebijakan DPP,
  2. Mengeluarkan SK tentang Keputusan tentang Pembentukan dan Susunan Kepengurusan Cabang dan Kepengurusan Anak Cabang, dengan ketentuan sebelum Pelantikan terlebih dahulu harus memperoleh pengesahan dari DPD tentang susunan dimaksud.

Kalangan pemerhati lembaga swadaya merasa bingung dengan isi Kontek AD dan PRT GANN yang mana organisasi bisa tumpang tindih dengan Keputusan dalam pemberiaan Surat Keputusan (SK). Sebenarnya melihat dari Pasal 10 di point 2 tersebut jelas yang bisa menjadi Ketua baik di DPP, DPD dan DPC, perna menjadi Pengurus GANN dan Anggota minimal 5 tahun berturut – turut. (Kcb Mitv SumSel).

editor ” Wakapimpred “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *