Diduga Ada Permainan Apa…..? ” Di BKN Regional VII Terkesan Menghalangi ASN Ingin Mutasi “

Mutiaraindotv, Sumatera Selatan, Berdasarkan banyaknya laporan ke Tim Mutiaraindotv, terkait Pegawai ASN yang ingin Mutasi baik dari Kabupaten/Kota dan Propinsi selalu mendapatkan kendala dan kontraversi dari kalangan BKN Regional VII terhadap para pemohon.

Seperti yang terjadi terhadap sdr. Insial A yang menyampaikan ke Tim Mutiaraindotv menyampaikan, ada apa dengan BKN Regional VII pak saya ingin mengajukan permohonan mutasi terkesan dihalangi. Dengan alasan pertama berkas belum lengkap dan Alhamdulillah sudah saya lengkapi.

Dan keluar surat lagi dari BKN Regional VII yang juga bukan ditanda tangani Kepala BKN Regional VII, yang ditanda tangani Kabid Mutasi Riswan, S.Sos, MM,  bahwa saya belum genap 2 tahun tempat kerja saya yang lama. Padahal saya bekerja dikantor yang lama sudah berjalan 1 tahun berapa hari sesuai dengan tanggal usulan saya mutasi.

Kenapa ada Pegawai yang juga mengajukan mutasi bareng dengan saya yang baru berapa bulan bekerja dan belum satu tahun tapi bisa di ACC mutasi ke kantor yang baru. Dan ini terjadi sudah beberapa orang yang dilakukan BKN Regional VII. Dan giliran saya banyak alasan yang dibuat oleh Kabid Mutasi BKN Regional VII an. Riswan selaku Kabid Mutasi.

Padahal sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 5/2019 tertanggal 5 April 2019 sesuai dengan point 7 menjelaskan ” Mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, PNS dapat mengajukan Mutasi tugas dan/atau lokasi atas Permintaan sendiri.

Dan juga berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN /Kepala Kantor Regional VII BKN sebagaimana dimaksud pada huruf H ditetapkan paling lama 15 hari kerja sejak berkas diterima dari usul Mutasi.

Sedangkan pihak BKN Regional VII telah menerima surat dari Kepala kantor regional VII, BKD Propinsi tertanggal 11 Febuari 2020. Dan dari surat yang diusulkan Mutasi oleh pemohon menerima kabar dari BKD Provinsi yang meneruskan isi surat dari BKN bahwa ” Kanreg VII mengatakan berkas pemohon tidak lengkap dan pihak yang mengusulkan untuk melengkapi berkas yang diminta BKN Regional VII.

Namun setelah berkas dilengkapi oleh pemohon Mutasi, pihak BKN Regional VII mengirim surat kembali dengan No. 045.C/KR.VII/PWK-TMS/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020 yang berbunyi :

  1. Mengembalikan berkas usul mutasi pindah sebagimana pada lajur 2 atas nama tersebut pada lajur 3 dan keterangan permasalahan pada lajur 4,
  2. Usul mutasi pindah instansi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan tidak berhak mengajukan usul mutasi pindah instansi selama tahun berjalan, dan
  3. Dengan alasan BKN yang ditanda tangani Kabid Mutasi Riswan bukan kepala BKN, bahwa yang bersangkutan yang mengusul mutasi belum menjalani jabatan minimal 2 tahun dalam tugas dan lokasi.

Ditambahkan pelapor bahwa dirinya sudah mengantongi surat pengusulan Mutasi baik dari BKD Kota yang telah ditanda tangani Walikota dan juga BKD Propinsi yang sudah ditanda tangani Sekda Propinsi. Sesuai dengan Peraturan BKN Pusat yang ada sudah lengkap.

Namun ada apa dengan Kabid Mutasi Riswan yang terkesan menghalangi saya untuk pindah tugas, kalau pun ada yang masih kurang siap dilengkapi, asal berkas saya diterima unjarnya dengan kesal akibat ulah Kabid Mutasi BKN Regional VII.

Tim Mutiaraindotv berusaha mengkonfirmasi dengan Kabid Mutasi BKN Regional VII bpk. Riswan terkait masalah ini, namun tak kunjung ada jawaban.

Pada hal sesuai dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada 4 April 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.   (021).

editor ” Awi “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *