Diduga PT.EWF Tak Mengantongi Izin Pemkab Musi Banyuasin Tutup Mata

Mutiaraindo.Tv,  Musi Banyuasin – Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah yang berpenghasilan yang cukup tinggi bagi para Investor untuk datang berinvestasi. Hal ini juga berkat kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan juga tak ketinggalan dengan Pemerintah Pusat untuk memajukan masyarakat Musi Banyuasin. Namun sayangnya Pemerintah Daerah tidak serius mencermati terhadap Perusahaan Swasta di bidang Perkebunan yang selama ini. Yang sudah berkelanjutan bahkan puluhan Tahun menggambil hasil yang mereka dapatkan di daerah tersebut, hasil pantauan Mutiara indotv, 19 Maret 2019.
Adapun yang ditemukan di lapangan adanya sebuah mobil yang berisi buah kelapa sawit yang di angkut dari Desa Pinang Banjar (Talang Siku) Kecamatan Sungai Lilin menuju Provinsi Jambi (Angso duo).
Sementara Yanto mengatakan perusahaan ini hanya menyewa tempat saja sebagian besar ada di daerah lain lebih lanjut dia mengatakan bahwa saya hanya sebagai bantu saja di perusahaan ini dan tidak tau mengenai izinnya.kalau bapak mau tau tanya aja sama Bapak Herman Balimbing,
Selaku manajer PT.EWF.
Ketika tim Mutiaraindotv menanyakan ke staf PT.EWF mengatakan Pak Herman ada di belakang nanti saya ajak kesini ditunggu Ya pak..lalu Yanto menuju ke depan lagi dan berkata Pak Herman enggak ada (Pungkasnya).
Sementara Kepala DPM PTSP melalui Kabidnya Didi Supardi,S.Hut.MM, ketika di temui tim Mutiaraindotv mengatakan lagi sibuk dan banyak menggurus Izin Lingkungan dan perikanan Pembangunan ( IMB ) imbuhnya.
Khoirudin selaku kepala UPTD Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan sebanyak perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Musi Banyuasin saat ini hanya PT.Bayung Agrosuwista yang sudah di Tera (Timbang ) oleh pihak Disperindag. Sedangkan yang lain belum, sudah berapa kali kami melakukan penyuluhan di tiap Kecamatan agar supaya dapat di Tera. Tambahkannya lagi tujuan dari Tera ini, agar  masyarakat jeli dan tau apa yang harus di lakukan terhadap Perusahaan mengenai Timbangan tidak semuanya mulus tanpa kerja sama masyarakat dengan Pemerintah Daerah.(Pungkasnya) (Kaperwil SumSel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *