Dinas Inspektorat Di Tuding Mandul Oleh Anggota DPRK

MutiaraindoTV, Kabupaten Bener Meriah – Aceh. Sidang Paripurna Anggaran tahun 2017 dimulai sejak tanggal 30 Juli hingga 4 Agustus di ruang Sidang gedung kantor DPRK Kabupaten Bener Meriah, terkait Dinas Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang setiap sidang nota Perhitungan Anggaran serta kurang Pro Aktif dalam megevaluasi dalam tugas dan fungsinya. “Demikian ditegaskan oleh Syafri Kaharuddin, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah  Jum’at, 03 Agustus 2018.

Menurutnya seharusnya “Inspektorat Daerah berfungsi dalam perencanaan program pengawasan, pemeriksaan yang diberikan oleh bupati serta mencakup perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian, “tegasnya.

Menurutnya, “selama ini Dinas Inspektorat Bener Meriah, kurang memahami dari tufoksinya. Sehingga laporan pengawasan serta hasil audit pembangunan dan anggaran dari laporan Dinas Inspektorat itu, namun kenyataanya tidak jelas sampai saat ini,” terang Syafri.

Tgk. Amin selaku Anggota Banggar menuturkan, “Selama ini, setiap serah terima jabatan tidak ada laporan keuangan, kepada pejabat yang baru diangkat. hal ini membuktikan didalam sidang beberapa SKPK Bener Meriah dan beberapa Kabag kewalahan, dikarenakan tidak ada data yang bisa di sampaikan perihal data pasca realisasi anggaran dan kegiatan”, kata Tgk. Amin.

Menyinggung persoalan Tenaga Honorer Kabupaten Bener Meriah, Tgk. Amin menerangkan, “agar SK tenaga honorer jangan sampai terputus dari tahun pengangkatannya”.

Saharmija yang juga Anggota Banggar mengatakan, “selama ini perencanaan pembangunan fisik dalam pengadaan barang dan jasa terkesan sembraut, artinya ada monopoli konsultan-konsultan tertentu saja, sehingga hasilnya tidak jelas”, pungkas Saharmija.

“Bahkan dalam proses revisi anggaran dan program pembangunan, harus transparansi, jangan main kucing – kucingan didalam proses revisi itu,”pungkasnya lagi.

Secara terpisah Sarbinari alias Mangki mengatakan, “semua data yang di sampaikan secara tertulis didalam sidang itu benar adanya. Tetapi setelah di check dilapangan tidak sesuai dengan data yang di sampaikan”, kata mangki.

Mangki juga dalam penyampainya, “agar tim pemantau pembangunan di Kabupaten Bener Meriah harus profesional dan jangan hanya orang-orang terdekat Bupati. Agar SK Tim Pemantau Pembangunan ditinjau kembali”, pinta Mangki.

Tidak hanya itu saja, “bahkan semua SKPK yang memiliki PAD yang telah ditetapkan target untuk PAD, namun hasil pencapaian dari target PAD itu. Tidak ada satupun SKPK yang mencapai target Penghasilan Aset Daerah (PAD)”, sesal Mangki.

Ironisnya lagi, “Ada satu SKPK yang hanya 13% saja dari pencapaian target PAD nya yaitu Dinas Transmigrasi, belum lagi PAD yang misterius dari hasil penyewaan alat berat. Yang di sinyalir uang pemeliharaan untuk alat berat yang disewakan kepada pihak ketiga, masih di cairkan oleh Dinas terkait”, ujar Sarbinari alias Mangki. (M Charim).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *