Pemerintahan

Dinas Perikanan Claim Bahwa Informasi Data, Dugaan APBD 2023 Tersebut Fitnah Dan Siap Diperiksa Inspektorat

×

Dinas Perikanan Claim Bahwa Informasi Data, Dugaan APBD 2023 Tersebut Fitnah Dan Siap Diperiksa Inspektorat

Sebarkan artikel ini

Mutiaraindotv – Kota Lubuklinggau, Laporan terkait dugaan indikasi korupsi di Dinas Perikanan Kota Lubuklinggau, APBD Ta. 2023, sesuai dengan kode rekening 12.06 sebesar 343.301.800,  anggaran itu untuk kegiatan di Dinas Perikanan. Berdasarkan informasi yang diterima Tim Mutiaraindotv dari LSM, bahwa rincian anggaran di Dinas Perikanan sesuai dengan kode rekening 1.206.9 biaya Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kode rekening 5.1.2.04.01.0001 belanja Perjalanan Dinas dam biaya rehab kantor, yang mana seluruh rangkaian kegiatan di Dinas Perikanan. Namun semua anggaran tersebut, semuanya realisasi 100%.

” Belum lagi masalah anggaran Makan Minum Kantor, ditambah lagi diduga adanya perahlian dari kegiatan Rehab Gedung kantor untuk pembuatan pondok bambu aquarium sebesar 20 juta, yang dikerjakan oleh pak Mahadi Suroso, beliau adalah pengusaha pembibitan ikan di wilayah Balai Benih Malus, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau “.

Ditambahkan pelapor bahwa ada GU pengajuan dari Dinas Perikanan nihil sebesar 37.Juta, untuk biaya perjalanan dinas dan ada biaya rehab kantor sebesar Rp.35 juta, biaya pembuatan pondok bambu sebesar Rp.20 juta. Lanjut pelapor yang sangat disayangkan pak soal pembuatan pondok aquarium itu diduga bahannya berasal dari kegiatan KTNA dipindahkan dan direhab ulang, lebih jelas tanya sama PPTK Perikanan Robby dan Bendara Dinas Perikanan pasti mereka kebingungan untuk menjawabnya, tegas pelapor, tertanggal 04 Januari 2024.

Menyikapi hal diatas Tim Mutiaraindotv sudah mempertanyakan ke Bendahara Dinas Perikanan, menjawab nanti saya konfirmasi kan dulu dengan Kepala Dinas dan PPTK dulu, unjarnya 25 Januari 2024.

Sedangkan hasil konfirmasi Tim Mutiaraindotv ke Kadis Perikanan Asron, di kantornya menyampaikan bahwa terkait perjalanan dinas benar ya wajarlah 3 hari sebesar Rp. 7.000.000, itu kan biaya hotel, makan dan minum dan soal gawean pondok aquarium didepan buat baru nian bukan bekas pondok KTNA, katanya.

Hasil klarifikasi lanjutan Dugaan indikasi APBD 2023 dengan Kepala Dinas Perikanan Asron, didampingi PPTK Roby dan pihak ketiga yang kerjakan Pondok Bambu Aquarium Mahadi ke Tim Mutiaraindotv, Rabu, 7 Februari 2024 sekira pukul 11.14 Wib diruang Kepala Dinas Perikanan.

Dalam hal ini Mahadi selaku pihak yang mengerjakan Pondok Bambu Aquarium mengatakan bahwa pondok bambu tersebut itu bambu baru yang diambil dikebun di daerah malus, salah kalau itu dikatakan bambu bekas KTNA, mana mungkin pengadaan barang milik pemerintah saya kasih barang seken, ucapnya ke Tim MITV. Sambung nya bahwa pondok bambu yang ada didepan kantor sebagai pondok aquarium itu bambu baru nebang foto ya ada saat pengambilan bambu tersebut, katanya.

Ditambahkan beliau, bahwa bekas KTNA itu masih ada di tempat acara kemaren, itu swadaya saya, sebab saya bagian dari Anggota KTNA. Terus terang pak akibat masalah ini pegawai saya mendengar masalah ini pada sakit, padahal kita lakukan pondok dari bahan bambu ini untuk mengangkat sebuah karya bahwa Lubuklinggau banyak bambu yang bisa dimanfaatkan dan dikelola menjadi kerajinan, ucap Mahadi.

Tanggapan PPTK Perikanan Roby mengatakan terus terang pak, data yang disampaikan itu fitnah egak benar itu kita kerjakan sesuai dengan aturan karena bekerja untuk negara. Jadi apa yang dikatakan pelapor soal pondok bambu itu asli barang ya bambu baru salah kalau itu dikatakan bambu bekas KTNA. Maka dari itu kami datangkan pihak yang kerjakan pondok tersebut pak Mahadi ini agar jelas dan tidak ada fitnah. Dan masalah ada dana rehab kantor emang ada dan ada yang direhab di kantor perikanan, tandanya.

Ditambahkan Robby soal SPPD tersebut dijalankan sesuai dengan aturan dan benar biaya perjalanan dinas ke Jawa tiket pesawat PP aja 3 juta, belum lagi biaya transportasi dari bandara ke hotel dan uang makan dan biaya nginap di hotel jadi wajarlah kalau 3 – 4 hari sampai 7 juta/orang. Jangan pula dana 37 juta itu dihitung dengan jumlah pengawai ASN yang ada 21 orang. Ya masalah berita ini mau dilanjutkan, ya dak apa untuk kebaikan dinas perikanan juga.

Untuk memastikan kebenaran atas laporan dari masyarakat terkait APBD Dinas Perikanan tahun 2023, Tim Mutiaraindotv melakukan koordinasi dengan Inspektorat selaku tim pemeriksa bagi jajaran pemerintah daerah dalam pelaksanaan penggunaan anggaran APBD, agar segera ada tindakan. (018).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *