Ditjen OTDA Kemendagri Bingung Sikap Bupati Musi Rawa Terkait Sengketa Aset

MutiaraindoTV, Kota Palembang – Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi pertemuan dalam rangka Penyerahan Aset Negara dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dilaksanakan di Ruang Bina Praja, Provinsi Sumatera Selatan. Kamis, 21 Maret 2019.
Yang dihadiri langsung Walikota Lubuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe, Ketua DPRD Lubuklinggau H. Rodi Wijaya, Asisten I Heri Suryanto, Kepala Badan Keuangan Daerah Imam Senen, serta Kepala Bagian Hukum Hendri Hermani. Sedangkan dari Kabupaten Musi Rawas Bupati Mura H.Hendra Gunawan, hanya mengutus Asisten I Setda Mura Syaiful Ibna, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Zulkifli.
Dalam pertemuan tersebut, hadir langsung Kasubdit DPOD Kemendagri Hari Handayani, inti dari pertemuan tersebut. Adalah pihak Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diminta untuk segera menyerahkan 55 aset yang diusulkan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Namun setelah di teliti dari 55 Aset yang diusulkan, hanya ada 49 aset wajib diserahkan, sementara 6 lainnya diserahkan kepada Pusat seperti Bandar Udara Silampari, ke Pemerintah Provinsi dan kantor BPN Lubuklinggau.

Dari pertemuan pembahasan masalah  aset ini, Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan kembali mangkir. Pada hal yang memfasilitasi permasalahan terkait Aset, Ditjen OTDA Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Palembang.

Terkait masalah Aset tak kunjung usai ini Ditjen OTDA Kemendagri, memberikan tenggang waktu selama 1 bulan untuk segera menyerahkan BAST (Berita Acara Serah Terima) kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H. Rodi Wijaya, sangat menyayangkan atas sikap Bupati Musi Rawas tersebut karena sudah 2 (Dua) kali tidak menghadiri pertemuan.

Harapan Kita kemarin Bupati Musi Rawas akan hadir, di pertemuan ini yang telah 2 kali diadakan oleh Kemendagri dan DPOD, ini menunjukan niat yang kurang baik dari Bupati Musi Rawas untuk menyelesaikan masalah Aset. ”Sambung Rodi.

Setelah ditarik kesimpulan hasil pertemuan yang diadakan Kemendagri, Apabila Bupati tidak mau menyelesaikan masalah ini. Maka bisa dianggap Bupati Musi Rawas melanggar Undang – Undang Nomor 7/2001 tentang Pemekaran (DOB) Kota Lubuklinggau.

Adapun hasil dari pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Bina Praja Setda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menyimpulkan tiga poin penting yang tertuang didalam berita acara, diantaranya adalah :

  1. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri No.030/1671/OTDA tanggal 14 Maret 2019 tentang Penyelesaian Aset Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintak Kota Lubuklinggau.
  2. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyerahkan 49 item aset kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
  3. Pelaksanaan Joint Opname terhadap 49 aset dari 55 item aset sebagaimana surat dari Pj Walikota Lubuklinggau No.030/33/BKD/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Aset.
Dari pembahasan terkait 49 aset tersebut, diantaranya berupa lahan dan bangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten harus segera menyerahkannya BAST itu kepada kemendagri. “Ungkap Kepala BKD Lubuklinggau Imam Senen.
Ditambahkan Imam Senen, inti dari pertemuan itu, adalah Bupati Musi Rawas harus melaksanakan Perintah Undang – Undang. (Kaperwil SumSel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *