Ditunda, Pembacaan Putusan Sela Atas Gugatan DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi

 

Bahwa terdapat biaya perkara yang menjadi kewajiban Penggugat yang belum terpenuhi atau mungkin kurang, dan akhirnya Majelis Hakim menunda sidang pembacaan Putusan Sela pada hari ini,” Nyumarno.

 

MUTIARAIndoTV. Com(BEKASI )- Sidang Agenda Pembacaan Putusan Sela atas Gugatan DPD Nasdem kepada Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Sisa Masa Jabatan 2017-2022 oleh Pengadilan Negeri Cikarang di tunda.

Agenda sidang dilaksanakan hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dilaksanakan pukul 15.20, sidang di buka oleh majelis hakim yang turut hadir penggugat, tergugat 1 tidak hadir dan tergugat 2 di kuasakan kepada Nyumarno, turut hadir juga kuasa hukum tergugat intervensi Arkan Cikwan dan tim.

Sidang Pembacaan Sela ditunda karena pihak Penggugat belum membayar biaya perkara atau SEKUM serta terdapat dua pihak yang tidak hadir, yaitu ketua DPRD dan Bupati Bekasi.

“Ya hari ini sidang di tunda karena penggugat harus membayar biaya perkara atau SEKUM, karena biaya tersebut yang bertanggung jawab adalah penggugat” Kata Arkan Cikwan selaku Kuasa hukum pihak Tergugat Intervensi H.Marzuki, Selasa (23/6).

Sementara itu, Nyumarno menyampaikan bahwa terdapat biaya perkara yang menjadi kewajiban Penggugat yang belum terpenuhi atau mungkin kurang, dan akhirnya Majelis Hakim menunda sidang pembacaan Putusan Sela pada hari ini.

“Majelis Hakim juga memberikan kesempatan ke penggugat untuk melakukan pembayaran biaya pokok perkara yang harus penggugat penuhi besok pagi,” kata Nyumarno.

“Tadi awalnya Majelis Hakim meminta Penggugat agar dibayar hari ini, agar Putusan Sela dapat dibacakan, tetapi alasan Penggugat bahwa bank sudah tutup hari ini, maka di putuskan besok pagi Penggugat harus membayarkan biaya SEKUM pokok perkara tersebut, agar putusan sela dapat di bacakan besok,” imbuh Nyumarno.

Eksespsi Kompetensi Absolut kami, lanjutnya, selaku Tergugat-II, yang harusnya diputuskan dalam Pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim adalah kaitan kewenangan Majelis Hakim dan PN Cikarang kaitan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat.

“Jadi kami tetap pada dalil-dalil kami dalam Eksepsi, yang mana pendapat hukum kami, “bahwa harusnya Gugatan ini diajukan ke PTUN, bukan ke PN Cikarang, karena yang dimohonkan juga pencabutan SK DPRD dan SK Panlih karena dianggap oleh Penggugat tidak sah dan cacat hukum,”. Gugatan pembatalan atau pencabutan Keputusan TUJ itu ya jelas yuridiksi PTUN, bukan PN Cikarang,” jelas Nyumarno.( Dwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *