DPK STIMIK Desak GMNI MLM Terkait Sikap Kejari Lubuklinggau Menangani Kasus Korupsi

Mutiaraindotv, Kota Lubuklinggau – Prov. Sumatera Selatan, Komisaris DPK STIMIK Dandi Aldiansyah, mendesak DPC GMNI Musi Rawas Lubuklinggau dan MURATARA (MLM) untuk segera mengambil sikap atas sikap KEJARI Lubuklinggau yang belum juga memenuhi tuntutan Aksi GMNI, pada tanggal, 22 Juli 2019.

Dandy, panggilan akrab Anggota Aktif GMNI MLM mengatakan cabang GMNI MLM, harus sesegera mungkin mengambil tindakan, karena sampai detik ini KEJARI masih jalan ditempat dalam memproses Kasus-kasus Tindak Pidana Khusus yang merugikan masyarakat.

“ Yang mana Aksi kita pada tanggal, 22 Juli 2019 kemarin, seakan tidak digubris oleh pihak KEJARI Lubuklinggau, ini ada apa ?, dan kenapa lamban sekali penanganannya. Memeng proses hukum itu rumit tetapi sebagai Penegak Hukum yang baik seharusnya bisa dengan cepat memproses Kasus-kasus tersebut. Saya meminta DPC GMNI MLM, segera ambil tindakan, tidak bisa Kasus-kasus yang telah merugikan rakyat ini didiamkan “, ucapnya. Kamis, 29 Agiustus 2019.

Ditambahkannya masih ingat dalam benak saya waktu Pelaksaan Aksi Pihak KEJARI Lubuklinggau Berjanji akan segera memproses Kasus-kasus yang Merugikan Negara, ini dengan segera, toh nyatanya ? Nol. Perlu kita ingat lagi ini Kasus-kasus yang kita minta segera di Proses sesuai dengan aksi kemarin diantaranya;

  1. Indikasi Pungli Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas,
  2. Indikasi Tindakan Pungli kegiatan BERKAH dan AKRAB MURA,
  3. Indikasi Penyalahgunaan Anggaran Pembangunan RSUD Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara dan,
  4. Pengadaan ALKES Kabupaten Musi Rawas Utara,
  5. Pengungkapan Aktor Intelektual Kasus AKN dan Pelantikan ASN di Hotel 929,
  6. Indikasi Permainan pada Pembangunan RS Siti Aysah Lubuklinggau.

Yang sampai sekarang belum ada satupun yang sudah ada titik terangnya, saya pribadi bingung dengan Penegakan Hukum di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan, tambah Dandy.

Sementara itu, Komisaris DPK STIE tahun 2018 Aldi Saputra, juga mendesak DPC GMNI melakukan Aksi lanjutan sebagai dukungan Moral kepada Pihak Kejari Lubuklinggau untuk Penegakan Hukum Dibumi Silampari ini. KEJARI Lubuklinggau harus tegas, jangan tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya. Usut sampai tuntas Kasus-kasus yang kami minta pada Aksi di hari Adhiyaksa kemarin.

Kami bukan Benci KEJARI, kami cuma minta KEJARI untuk Tegas, ada Kerugian Negara, harus di Proses Hukumnya. Memang kami bukan Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengerti sepenuhnya tentang Hukum, tapi secara umum pandangan kami terhadap Kasus-kasus diatas seharusnya bisa dibongkar. Untuk itu sebagai Pimpinan Tertinggi diwilayah ini, DPC harus segera bertindak.

“ Sebagai Agent Of Control kita wajib memberikan masukan dan dukungan kepada APH ucap, GMNI sebagai Garda terdepan untuk perubahan menuju masyarakat Indonesia harus konsisten memberi sumbangan pemikiran keseluruh lini. Usut segera perbuatan yang menyimpang apalagi merugikan masyarakat. Saya yakin APH yang ada ini mampu mengusutnya, kalau memang tidak mampu segera cari solusinya jangan sampai ini hanya sebagai angin berlalu, bisa meminta Tim Ahli atau sebagainya atau tukaran posisi dengan yang lebih Ahli, tutup Aldy. (Tim MITV).

editor ” Kaperwil SumSel “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *