DPRD Desak Pemkab Bondowoso Bekerja Cepat

Mutiaraindotv.com, BONDOWOSO, JAWA TIMUR-Hingga memasuki bulan Oktober, Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2022 belum disahkan Gubernur. Oleh karena itu, Ketua Komisi II, H. Andi Hermanto, S.Sos mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) segera menindak lanjutinya.

“Sampai saat ini hasil evaluasi P-APBD dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum turun. Dampaknya pembangunan di Bondowoso tidak akan jalan,” kata H. Andi Hermanto, S.Sos, Selasa (4/9/2022).

Lazimnya, lanjut H. Andi, setengah bulan setelah pengesahan dari Gubernur sudah turun. Sampai hari ini, pasca pengesahan APBD sudah hampir satu bulan, belum ada kejelasan, dan waktunya sangat mepet.

H. Andi, pun juga menilai bahwa, keterlambatan ini diduga akibat lemahnya komunikasi Pemkab Bondowoso dengan Biro Hukum Provinsi. Seharusnya saat ini pengesahan P-APBD sudah turun.

“Saya menduga, Bagian Hukum Pemkab Bondowoso tidak kooperatif dengan Biro Hukum PemProv Jawa Timur, akhirnya terlambat. Padahal, sudah mendekati akhir tahun,” kecewanya.

Politisi PDIP ini meminta, Sekda dan BPKAD harus jemput bola, jangan menunggu bola, karena P-ABPD berkaitan dengan hajat orang banyak masyarakat Bondowoso. Lambatnya pelaksanaan P-ABPD dikhawatirkan membuat serapan anggaran Pemerintah Daerah rendah.
Sehingga, pelayanan terhadap publik juga tidak maksimal.

”Jangan sampai keterlambatan P-APBD ini mengganggu serapan anggaran. Sehingga merugikan masyarakat, karena layanan publik menjadi tidak maksimal,” keluhnya.

H. Andi meminta agar Pemkab lebih tertib menetapkan P-APBD. Karena jika terlambat, Kemendagri akan memberikan sanksi pada daerah yang terlambat menetapkan PAPBD.

“Jangan sampai ada penilaian, Pemkab Bondowoso tidak patuh atau mengentengkan peraturan dan tidak pro aktiv melakukan komunikasi dengan Pemprov, kasihan rakyatnya,” pungkasnya. (sam/Zen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *