DPRD Minta Assesmen Jangan Hanya Dijadikan Formalitas.

MUTIARAINDOTV.COM, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, kembali menggelar asesmen pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administratur seiring dengan adanya perampingan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tercatat sebanyak 22 orang pejabat eselon II dan III yang mengikuti uji kompetensi yang dimulai pada hari Senin di Aula Kantor Pemkab Situbondo, Selasa (27/12/2021).

Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo, Dr. Fathorrakhman mengatakan, bahwa Assesmen ini dilaksanakan atas dasar perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru saja di tetapkan menjadi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2021, tentu di dalam penetapan SOTK tadi itu harus ada perubahan perubahan bentuk OPD.

” Kemudian, tentu juga ada dampak dampak atas perubahan OPD itu sendiri yang mana harus menyesuaikan dengan hipologi dari kepala Dinas untuk memimpin OPD tersebut, “kata Fathorrakhman.

Sambung dia, secara undang-undang pemerintah daerah harus melaksanakan evaluasi jabatan terhadap pimpinan OPD, karena tempatnya terbatas dan referensi kita banyak, maka kita memilih orang orang yang dipandang memadai untuk kita evaluasi baik itu pejabat yang sudah lama maupun yang baru.

” Ada sekitar 14 pejabat eselon II yang kita evaluasi, dari 14 pejabat yang kita evaluasi itu akan kita pilih menempati posisi sesuai dengan hasil asesmen yang nanti kita laporkan kepada Bupati Situbondo, H.Karna Suswandi, “terang H. Fathorrakman

Menurutnya, adapun posisi tempat yang akan ditempati adalah pertama OPD yang mengalami perampingan dan kedua, OPD yang mengalami pengembangan, jadi pengembangan itu, lahir dari OPD baru yang sebenarnya sudah ada.

” Nah itu nantinya akan dipilih orang orang yang terbaik, “ujarnya.

Fathorrakhman menegaskan, untuk pejabat eselon II ini akan mengikuti tes psikologi dan portofolio yang meliputi rekam jejak, visi misi sesuai dengan OPD yang dilebur atau dirampingkan, selanjutnya mengevaluasi terhadap tugas tugas yang sedang dijalankan maupun yang akan dijalankan.

Lanjut mantan Kadispendikbud itu, sedangkan untuk pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kenapa sampai saat ini masih dipegang oleh Plt.

Dikatakan Fathorrakhman, bahwa kita bicara secara obyektif dan jujur pejabat yang ada sekarang ini tidak ada pejabat yang memiliki latar belakang dunia pendidikan untuk duduk disitu, karena proses seleksi saat ini belum ada di Dinas tersebut, untuk sementara ini pejabatnya harus diduduki oleh sekretaris atau satu tingkat di bawahnya.

” Insya’Allah Baru tahun depan bisa dilakukan pengisian pejabat di Dispendikbud tersebut, “ungkap H. Fathorrakhman.

Ketika Wartawan Mutiaraindotv.com menanyakan terkait belum adanya perubahan RPJMD, setelah SOTK ini ditetapkan menjadi Perda Nomor. 05 tahun 2021, Fathorrakhman menyampaikan, bahwa RPJMD sudah ada perubahan cuma tinggal menunggu penyempurnaannya saja, karena RPJMD ini ibarat sebuah rumah, ketika sudah anggaran tahun 2022 sudah ada, maka secara otomatis RPJMD sudah dirubah, kalau tidak ada perubahan maka pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut, nantinya akan bermasalah.

” Sedangkan untuk pejabat eselon III dalam asesmen kali ini hanya mengikuti tes psikologi, “tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan dia, sedangkan perampingan OPD bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas dalam rangka membangun kinerja, dan atau perampingan ini untuk meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemkab Situbondo.

” Penataan seluruh pejabat ini akan rampung pada akhir tahun. Hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB. Semoga awal Januari 2022 sudah rampung. Karena kalau melihat dari nomenklatur baru, anggaran OPD lama sudah bergeser ke OPD baru, “ujar Fathorrakhman.

Ditambahkan dia, OPD yang akan mengalami peleburan yakni, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dilebur dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Dinas Ketahanan Pangan dilebur dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dilebur dengan Dinas Perikanan.

” Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dilebur dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang melahirkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), “pungkas H. Fathorrakhman.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo mengatakan, bahwa kedatangan komisi I DPRD Situbondo untuk monitoring pelaksanaan assesmen yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, karena ini merupakan tugas pokok dari DPRD dalam hal ini komisi I, disana kita langsung diterima oleh Tim yang tergabung dalam asesmen, Sekretaris Daerah, H. Syaifullah dan Kepala BKPSDM, DR. H. Fathorrakhman

Dijelaskan H.Faisol, dari hasil monitoring tersebut, pertama kami menekankan kepada seluruh tim agar bekerja secara profesional, agar memberikan penilaian benar benar secara obyektif terhadap peserta yang mengikuti asesmen, karena para pejabat yang mengikuti asesnen itu sudah berusaha secara maksimal oleh karena itu tim yang sudah dipercaya ini harus benar benar memilih yang terbaik, kedua transparansi artinya hasil penilaian dari assesmen ini dibuka secara langsung kepada umum lewat media atau lainnya sehingga masyarakat akan mengetahui secara langsung seperti apa hasil yang sudah dilakukan oleh tim asesmen ini, sehingga masyarakat tidak bertanya tanya lagi.

” Selanjutnya kita juga menekankan kepada tim asesmen agar memberikan penilaian terhadap para peserta asesmen itu benar benar dari dua kriteria yang sudah ditetapkan. Karena pesertanya ini semua dari dinas dan orang orang yang mengikuti seluruhnya sudah pavabel, oleh karena itu harus benar benar dicari dari yang baik menjadi yang terbaik, “katanya.

Lanjut dia, dari pengamatan komisi I DPRD Situbondo yang pertama, para peserta nengikuti tes wawancara dan kedua tes sosiologi ada beberapa pertanyaan secara tehnis yang tentunya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim assesmen dan dari hasil monitoring tersebut kami dari DPRD menekankan agar perubahan ini jangan hanya dijadikan slogan saja tapi perubahan ini menjadi ablikatif dimana seluruh organ yang akan dipilih hari ini adalah menjadi organ yang produktif, yang mampu menangkap sinyal sinyal penting dari Bupati dan yang tertuang dalam visi misi Bupati.

” Kami dari komisi I DPRD Situbondo juga menginginkan dari hasil asesmen ini, tim tidak ragu ragu lagi memberikan nilai, artinya jangan sampai pelaksanaan asesmen ini hanya dijadikan formalitas saja, ini jangan sampai terjadi, karena didalam asesmen ini ada penilaian terendah dan ada penilaian tertinggi jadi kami menginginkan nilai ini diletakkan pada kepantasan kapasitas seseorang, tidak oleh karena sesuatu, atau faktor faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan asesmen ini, “tutur H.Faisol.

H.Faisol menambahkan, sehingga dengan begitu Bupati sudah tidak ragu lagi mencari orang, ketika sudah dinilai dengan benar benar terbaik dan nilainya jauh di antara yang terbaik dengan yang baik maka Bupati tidak akan mengambil keputusan yang ragu karena Bupati itu juga berharap menginginkan pilihan yang terbaik untuk menjadi kepanjangan tangan Bupati.

” Terkait masalah belum adanya perubahan RPJM, sedangkan SOTK nya sudah ditetapkan, secara otomatis nanti RPJMD nya pasti akan dirubah karena regulasinya harus seperti itu, Karena waktu itu DPRD belum sempat. Sebab, banyak program pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera pada tahun 2021, sehingga untuk merubah RPJMD ini hanya menunggu beberapa faktor waktu saja biar saudara pimpinan nanti yang akan mengambil peran terhadap masalah perubahan RPJMD tersebut, “pungkas H. Faisol. (Syam).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *