DPRD Nias Barat Dengarkan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2020

MutiaraindoTV, Kabupaten Nias Barat – Sumatera Utara. Sebanyak 16 orang dari 20 anggota DPRD Kabupaten Nias Barat mendengarkan agenda penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 dari Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, diruang sidang DPRD di Onolimbu- Lahomi. Senin, 03 Mei 2021 kemarin.

Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu, turut didampingi Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era Era Hia MM., M.Si, Staf Ahli dan Asisten Setda, Kepala OPD, Camat lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan LSM/Pers yang bertugas di Kabupaten Nias Barat.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua, yang didampingi Wakil Ketua I Haogomano Gulo, Wakil Ketua II Tolosokhi Halawa S.Pd menyatakan bahwa penyampaian Nota Pengantar LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu dalam Pidatonya, menyampaikan terimakasih kepada elemen penyelenggara pembangunan, DPRD hingga tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nias Barat.

“LKPJ adalah memenuhi kewajiban Konstitusional, LKPJ pada prinsipnya merupakan rekam informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama 1 tahun anggaran. ”Ujarnya.

Dikatakan Khenoki, indikator utama LKPJ yang disajikan berdasarkan aspek makro ekonomi, sosial, fisik dan prasarana, Pertumbuhan ekonomi, kemajuan yang telah dicapai dan intervensi kebijakan kesinambungan pembangunan.

“Hal itu semua dapat dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi, dari 9 sektor ekonomi, ”ungkapnya.

Setelah penyampaian Nota Pengantar LKPJ oleh Bupati Nias Barat, dilanjutnya oleh pegawai Sekwan Kabupaten Nias Barst dengan pembacaan nama – nama utusan Fraksi DPRD sebagai anggota Pansus pada pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2020 tersebut.

Ketua DPRD berharap agar anggota Pansus bekerja dengan baik, kalau dirasa perlu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nias, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi atas kinerja pemerintah berdasarkan RPJMD. (AH)