DPRD Nias Barat Nilai Kinerja Pemda TA 2019 Kurang Maksimal

MutiaraindoTV, Kabupaten Nias Barat – Sumatera Utara. Dari hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat Tahun 2019, ditemukan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi kinerjanya tidak maksimal dan 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Yang hanya berkinerja cukup kepada Bupati Nias Barat, telah direkomendasikan agar memberikan pembinaan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabuapten Nias Barat Evolut Zebua, kepada Wartawan Media MutiaraindoTV. Senin, 24 Juni 2020 diruang kerjanya di Onolimbu Lahomi.

“Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat Tahun 2019 itu setelah kami lakukan pembahasan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 – 2021, ditemukan 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi kinerjanya tidak maksimal dan selebihnya hanya berkinerja cukup. ”Ujarnya.

Evolut menjelaskan secara yuridis bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 – 2021, merupakan acuan bersama setiap elemen.

“Karena kami merasa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) itu telah meleset dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka DPRD Nias Barat telah merekomendasikan kepada Bupati Nias Barat agar memberikan pembinaan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut juga mendorong agar dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) tahun berikutnya, bagi program yang realisasinya tidak maksimal sedianya dijelaskan secara konkrit, permasalahan dan solusinya”.

Lanjutnya, ada beberapa catatan atau rekomedasi DPRD Kabupaten Nias Barat atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Nias Barat Tahu 2019, diantaranya yakni :

  1. Karena rendahnya realisasi capaian pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,42% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 5,21%, direkomendasikan kepada Pemda agar mengambil langkah – langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor usaha.
  2. Ditemukan ada 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi kinerjanya tidak maksimal. Direkomendasikan kepada Bupati Nias Barat agar memberikan pembinaan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut juga agar dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun berikutnya sedianya dijelaskan secara konkrit, permasalahan dan solusinya.
  3. Bahwa Pemda tidak melaporkan tindaklanjut rekomendasi DPRD Kabupaten Nias Barat tahun sebelumnya, untuk itu direkomendasikan untuk ditindaklanjuti bersama dengan rekomendasi DPRD Nias Barat Tahun 2019.
  4. Direkomendasikan bahwa dibutuhkan penegasan Bupati Nias Barat dalam menindaklanjuti LHP BPK RI dalam hal pengembalian kerugian keuangan daerah serta upaya pelimpahan ke APH bagi pihak yang tidak yang mematuhi LHP BPK RI hingga saat ini.

(AH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *