Dugaan Korupsi Bansos (BLT) Kompensasi TPST Bantar Gebang , KOMPI : Aparat Hukum Harus Menyelidiki

MutiaraIndoTV.com ( BEKASI)-

Lembaga Swadaya Masyarakat, Komite Masyarakat Peduli Indonesia ( Kompi) menduga adanya tindak pidana korupsi penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dana kompensasi TPST Bantargebang Kota Bekasi tahun 2020.

” Berdasarkan laporan dan temuan BPK, terdapat 1.391warga penerima bansos ( BLT) diduga fiktif,” Kata Ketua Kompi Ergat Bustomi dalam pers rilisnya, Senin (6/6).

Tercatat warga penerima BLT kompensasi TPST bantargebang sebanyak 18.853 orang dari Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul, Sumur Batu dan Bantargebang.

” Bantuan sosial tersebut di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan keputusaan walikota bekasi, No : 460/kep.92-Dinas LH/II/2020, tentang penerima bantuan sosial lembaga non pemerintah dan in dan atau keluarga, Jo Keputusan Walikota Bekasi No: 460/Kep 163- Dinas LH/III/2020 tentang Juknis pemberian bantuan sosial lembaga non pemerintah dan individu dan / atau keluarga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada APBD T.A 2022 serta pertanggungjawaban keuangannya,” Terang Ergat Bustomi, Ketua Kompi.

Dikatakan Ergat, besarnya bantuan sosial ( BLT) kompensasi TPST Sampah Bantar Gebang sebesar Rp 300.000,- per KK setiap triwulan selama 1 tahun anggaran.

” Kompi menduga kuat telah terjadi tindak pidana dalam mekanisme dan verifikasi data penerima BLT,” Katanya.

Salah satu indikasinya, sambung Ergat, terdapat sembilan transaksi BLT dari dana Kompensasi TPST bantargebang tahun 2020 sebesar Rp 8.100.000,- yang tidak bisa di transfer ke rekening penerima lantaran rekening penerima dana BLT telah ditutup dan dana tersebut tidak di kembalikan ke kasda kota bekasi.

Terkait hal ini, DPP Kompi mendesak ,Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk menjelaskan secara rinci berdasarkan dokumen bukti bukti terkait adanya penerima dana kompensasi yang telah meninggal dunia, telah pindah ke luar kota bekasi,NIK dan Data Konsolidasi Bersih (DKB)penerima tidak ada, nama penerima berbeda dengan sistem informasi administrasi kependudukan, penerima BLT yang bukan penduduk kecamatan bantargebang, Sumurbatu, Cikiwul dan Ciketing Udik, NIK penerima BLT ganda dan penerima BLT yang lebih dari satu.

” Kompi juga meminta DPRD Kota Bekasi membentuk Panja terkait tindak lanjut rekomendasi BPK RI sesuai LHP keuangan tahun anggaran 2020 dan melakukan pemeriksaan penyaluran BLT TPST Bantar Gebang tahun anggaran 2021 dan memastikan perbaikan data penerima dana. Selain itu, meminta Gubernur DKI membentuk tim khusus pengawasan bantuan sosial kompensasi TPST bantargebang kota bekasi,” Tutur Ergat Bustomi.

Kompi juga mendesak aparat penegak hukum, segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap RT, RW dan LPM Kelurahan, Lurah Sumur Batu, Lurah Cikiwul, Lurah Ciketing Udik dan camat bantargebang, Kepala BPKAD Kota Bekasi,Kepala Cabang BJB bekasi, tim pemeriksa BPK RI atas LHP kota Bekasi dan Pansus LKPJ walikota bekasi TA 2020 yang diduga kuat mengetahui dan membiarkan potensi kerugian keungan daerah. ( dwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *