FATAL Dukung Gubernur Aceh Yang Menghentikan Kegiatan Operasional Dan Persoalkan Izin PT. JMI

oleh -26 views

MutiaraindoTV, Kabupaten Aceh Tengah – Aceh. FATAL (Forum Advokasi Tambang Alam Linge) melalui Sekretaris umumnya menyatakan dukungannya kepada Gubernur Provinsi Aceh yang menghentikan sementara kegiatan operasional PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI), yang berada di Kampung Kute Baru, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah sebelum melengkapi dokumen perijinan serta memenuhi kewajibannya

Melalui siaran persnya, Alumni Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara ini mengatakan, “sudah tepat jika Gubernur Provinsi Aceh menghentikan sementara kegiatan operasional PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI) sebelum melengkapi semua kewajiban dan melengkapi ijin pendirian dan operasional suatu perusahaan industri

“Artinya, Surat Gubernur Provinsi Aceh bernomor 522/7856 tertanggal 20 April 2021 tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Kelengkapan Perijinan, menurut hasil verifikasi lapangan dan evaluasi perijinan bahwa PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI) sampai hari ini belum melengkapi dokumen perijinan dan kewajiban perusahaan sebelum beroperasi, dalam hal ini kami sepakat dengan Gubernur Provinsi Aceh. ”Tegas Almisry Al Isaqi. Rabu, 28 April 2021.

Almisry mengatakan, “saat Gubernur Provinsi Aceh mengeluarkan surat tersebut. Masyarakat Linge, “khususnya Masyarakat Kampung Lime Sagi (Isaq) menilai Pemerintah Provinsi Aceh telah memberikan satu bentuk legitimasi hukum untuk menghindari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ke angkuhan Manajemen PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI).

Selain itu,dasar kajian Pemerintah Provinsi Aceh dalam surat Pelaksanaan Kewajiban dan Kelengkapan Perijinan PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI), harusnya dipertegas kembali sebelum PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI) kembali beroperasi. Karena menurut Almisry ada tiga aspek penting, yang harus benar – benar dikaji secara serius oleh Pemerintah Provinsi Aceh sebelum mengeluarkan izin beroperasinya suatu perusahaan.

Tiga aspek itu, “lanjut AlMisry adalah :

  1. Aspek kelestarian ekosistem.
  2. Aspek masyarakat lokal dalam kewenangan Desa, berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  3. Aspek kepentingan nasional.Tiga aspek tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Perikanan Nomor 24, pasal 10 dan Peraturan Pemerintah 23/2021 pasal 162 ayat 2.

Untuk itu, kami mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, “khususnya masyarakat Kecamatan Linge mendukung langkah Gubernur Provinsi Aceh, dalam menertipkan Dokumen Kelengkapan Perijinan Perusahaan industri dalam hal ini PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI).

Dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan harapan kita, Gubernur Provinsi Aceh bukan hanya merpertanyakan Dokumen izin PT. Jaya Media Internusa (PT. JMI) yang dikeluarkan tapi semua perusahaan yang terlibat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Kecamatan Linge harus di tinjau kembali oleh Pemerintah Provinsi Aceh. ”Tukas AlMisry. (Diwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *