H. Karno, S.Pd Mendorong Putra Daerah Menjadi Pemimpin Di Kabupaten Bekasi

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Sebanyak 101 Kepala Daerah dari Gubernur, Bupati, sampai Walikota akan habis masa jabatannya di Tahun 2022 ini, maka dari itu akan ada pengangkatan penjabat Kepala Daerah. Rabu, 23 Februari 2022.

Untuk mengisi kekosongan jabatan,di angkat penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota sampai terpilihnya Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil walikota melalui pemilihan serentak nasional pada Tahun 2024.

Hal tersebut merujuk pada Undang – Undang Nomer 10 Tahun 2016 yang telah di sempurnakan menjadi Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Demikian pula Plt. Bupati Bekasi yang akan habis masa jabatannya di bulan Mei 2022 mendatang, H. Karno Ketua Forum Badan Permusyawaratan Desa/F-BPD Kabupaten Bekasi yang juga wasekjen DPP Persatuan anggota BPD seluruh Indonesia angkat bicara terkait pengangkatan Pelaksana Jabatan/Pj. Bupati Bekasi mendatang.

Persatuan BPD akan pro aktif semaksimal mungkin untuk mengusulkan/mendorong ke Pemerintah Provinsi maupun ke Kementrian, agar yang menjadi Pj. Bupati Bekasi Tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah orang Bekasi.

F-BPD/PABPDSI memberikan keleluasaan kepada teman teman dengan aspirasi masyarakat, dalam raker yang dihadiri 23 Ketua F-BPD kecamatan se Kabupaten Bekasi menyepakati mendukung putra daerah yang menjadi Pj. Bupati Bekasi Priode Tahun 2022- 2024. “Ucapnya.

Masih kata Karno, “kami paham Pj. Bupati itu bisa jadi dari Kabupaten Bekasi, Provinsi atau Pusat. Kami paham penunjukan Pj. Bupati kewenangan Kemendagri atas usulan Gubernur, kami BPD yang notabene perwakilan masyarakat Desa yang sudah sewajarnya terus menyuarakan agar menjadi pertimbangan Gubernur dan Kemendagri dalam menentukan Pj. Bupati Bekasi.

Usulan Pj. Bupati Bekasi dari daerah asal bukan tanpa sebab, dengan keberagaman budaya di Bekasi,butuh waktu lama untuk Pj. Bupati Bekasi yang akan di pilih nanti kalau dari luar daerah untuk beradaptasi.

Proses penyesuaian kultur budaya, pengetahuan gak cukup setengah tahun, butuh waktu, kita yang di korbankan warga Bekasi. Maaf kita bukan mengangkat sentimen ke Bekasian, kami bukan anti orang luar Bekasi.

Kami hanya berharap kabupaten Bekasi di pimpin oleh orang yang paham Bekasi, kami berharap kedepannya Bekasi lebih baik. “Pungkasnya. (Ali M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *