H.Tolak Atin : Jangan Gadaikan Perubahan SOTK Untuk Strategi Saving Anggaran.

 

Anggota DPRD Kabupaten Situbondo F-PKB, H.Tolak Atin. (Foto-Syamsuri)

Mutiaraindotv.com, SITUBONDO – Gonjang ganjing terkait permasalahan input data APBD Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di masyarakat mulai dipertanyakan oleh salah satu Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Tolak Atin. Sebab, hal tersebut ditengarahi perubahan SOTK hanya sebagai Strategi saving anggaran, Rabu (22/12/2021) siang.

” Sebab Lahirnya SOTK secara cepat sebelum RPJMD nya dirubah ini sebenarnya tidak logis, karena ditengarahi banyak potensi penyelewengan dan juga ditengarahi sebagai strategi untuk membesarkan Silpa APBD Tahun Anggaran 2022 besar, “ujar H.Tolak Atin.

Kata dia, salah satu yang bisa dijadikan alasan oleh Pemkab Situbondo adalah ketika datanya di input ke SIPD nomenklaturnya tidak sesuai atau tidak ada, atau beberapa anggaran baru yang sudah di sahkan oleh DPRD setelah di input ke SIPD oleh OPD ternyata yang muncul masih data lama, karena alasannya SIPD nya yang baru tidak ada, padahal OPD nya sudah mengajukan dan padahal anggarannya sudah ada, atau dengan alasan lain.

” APBD ketika sudah di evaluasi Gubernur tidak bisa diganti lagi atau dirubah, padahal perubahan ini masih bisa karena setelah di evaluasi masih ada waktu untuk buat RKA kecuali merubah nominalnya baru dilarang, “kata H.Tolak Atin.

Lanjut Politisi PKB itu, seharusnya dengan adanya SIPD ini ada perubahan yang sangat mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan terhadap pengelolaan keuangan daerah, karena dengan SIPD Pemerintah Daerah wajib mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah, menjadi informasi yang bisa disajikan kepada masyarakat secara transparan, sehingga masyarakat sangat mudah mengetahui dalam mengakses informasi tentang keberadaan APBD Pemkab Situbondo.

” Selain itu, juga sebagai bahan atau referensi untuk mengambil suatu keputusan dalam rangka perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang kaitannya dengan penyusunan APBD, saya berharap Pemkab Situbondo lebih cermat dan komprehensif khususnya dalam melengkapi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sendiri, seperti Perda RPJMD, Perda APBD dan juga Perda SOTK yang sebentar lagi atau tahun 2022 nanti sudah akan diberlakukan, “ungkapnya.

Ditegaskan H.Tolak Atin. Nah ketika dokumen ini saling mendukung, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo harus konsisten berintegrasi, harapannya adalah agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, efektif, efisien , transparan, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu implikasinya terciptanya good government.

” Namun ini semua tergantung dari niatan kita sebagai petugas negara, karena sebagus dan sehebat apapun aplikasi dan sistemnya, tapi kalau kita sebagai petugas negara tidak ada niatan untuk berbuat yang lebih baik dan benar, maka semuanya akan menjadi sia sia, “tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan berlakunya SOTK tahun 2022 ini, harapan saya harus benar benar dibarengi dengan infrastruktur yang memadai artinya infrastrukturnya ditata dulu sesuai dengan kebutuhan yang di amanatkan oleh Undang Undang, salah satunya tentang penataan atau mapping kodefikasi, penamaan atau nomenklatur OPD, nomenklatur jabatan, dan nomenklatur urusan bidang sampai nomenklatur sub kegiatan, Pemkab ini harus konsisten, sehingga antara RPJMD, APBD dan OPD sebagai pelaksana kegiatan harus sinkron ada kesamaan.

” Kalau persoalan ini terjadi kepada OPD yang tidak dilakukan penggabungan tidak akan menjadi masalah yang sangat berarti tetapi bagaimana dengan beberapa OPD yang telah dilakukan penggabungan, ini akan menjadi masalah besar ketika nomenklatur yang ada di RPJMD tidak sama nomenklatutnya dengan sub kegiatan di masing masing OPD, ini menjadi tidak konsisten ketika pemanfaatan penata usahaan SIPD Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2022 ini berpotensi menjadi permasalahan besar, “tuturnya.

Kalau ini terjadi, tambah H.Tolak Atin, maka akan menjadi sulit untuk bisa merealisasikannya, jadi ketika program kegiatan APBD induk tahun 2022 nanti banyak masalah dan tidak bisa direalisasikan, maka Silpa nya besar dan persoalan ini jangan dianggap remeh karena dengan adanya Silpa besar Pemkab sudah ada persediaan dana untuk bisa mengangsur pinjaman dan bunga PEN. Sekali lagi saya katakan ini jangan sampai terjadi, karena dampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mikro kita, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, ini jelas jelas akan berdampak.

” Yang lebih mengkhawatirkan lagi jangan sampai kondisi ini dijadikan momentum atau strategi saving anggaran, karena tahun anggaran 2022 ada potensi ketidakmampuan keuangan daerah dalam melakukan pembiayaan pengeluaran, misalnya seperti pembayaran angsuran dan bunga PEN, “ucap H. Tolak Atin.

Kata dia, kalau misalnya tidak mampu untuk membayar angsuran dan bunga PEN, agar dicarikan solusi secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi kongkalikong dengan tujuan hanya ingin membesarkan SILPA besar, sehingga dengan Silpa besar Pemkab sudah ada kemampuan untuk membayar pembiayaan angsuran dan bunga PEN, sekali lagi ini jangan sampai terjadi.

” Saya berharap mulai dari penata usahaannya yang di input kepada SIPD agar segera diperbaiki termasuk infrastrukturnya juga diperbaiki, sekaligus Pemkab Situbondo juga secara cepat melakukan perubahan RPJMD nya, karena ini merupakan amanat undang-undang, sehingga dengan adanya percepatan perubahan SOTK, jangan sampai dijadikan sebuah percepatan yang dipaksakan. Tetapi benar-benar sudah disiapkan dengan matang. Nah, oleh karena itu, RPJMD nya juga harus dirubah karena harus disesuaikan nomenklaturnya, ini kalau kita amati ibarat sebuah kehidupan yang tidak logis karena saya mempersoalkan, bahwa anaknya lahir duluan (SOTK nya) tapi ibunya belum lahir atau (perubahan RPJMD nya) belum ada, ini kan kehidupan tidak logis, jadi persoalan ini harus benar-benar disesuaikan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selalu siap mendukung asalkan program yang disajikan oleh Pemkab untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Situbondo menjadi lebih baik, “pungkasnya. (Syam).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *