Hanya Pertolongan Allah Aset Yayasan Baitul A’la Kembali, ” Bukan Ditangan Walikota Dan Bupati

MutiaraindoTV, Kota Lubuklinggau – Sumatera Selatan. Tim Media MutiaraindoTV klarifikasi lanjutan sengketa lahan milik Baitul A’la yang di klaim oleh seorang Oknum Pengusaha di Kota Lubuklinggau, yang telah melakukan Pemagaran sepanjang kurang lebih M2 Perkarangan Mesjid Baitul A’la.

Sekolah Dasar Islam Baitul A’la dan Sekolah Tinggi Agama Islam di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Moneng Sepati, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Jum’at, 04 Januari 2019.

Kepala Yayasan Baitul A’la melalui Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Agama Silampari Ngimamudin mengatakan, bahwa tanah yang di akui hak milik berdasarkan sertifikat oleh Pengusaha inisial DM seluas 16.800 M2 itu salah dan tidak benar.

Sebab tanah seluas 16.800 M2 tersebut, pada Tahun 1985 dihibahkan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Asnawi Mangku Alam ke Musi Rawas -Lubuklinggau. Untuk di manfaatkan dan dibangun sebagai fasilitas Rumah Ibadah, yaitu Mesjid Baitul A’la dan Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk kepentingan masyarakat yang berada di Musi Rawas – Lubuklinggau.

Sambung Rektor Stais berdasarkan isi surat yang telah diterima dari pemegang Surat Hibah awal dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 1970, awalnya tanah yang berada di Taba Pingin ini seluas 16.800 M2. Adalah Tanah RPH (Tanah Peninggalan Belanda), tanah seluas 16.800 M2 itu dulunya berdiri bangunan milik Provinsi Sumatera Selatan Kantor Badan Perbaikan Gizi Daerah.

Yang pada saat itu Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dijabat Asnawi Mangku Alam, jadi mengingat dan singkat cerita sudah jelas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ada Bangunan Kantor. Kok bisa di klaim atau di akui milik Pribadi Pengusaha Isinial DM. Yang jadi pertanyaan kami, beli dengan siapa yang bersangkutan tersebut hingga bisa memiliki bukti sertifikat dari Badan Pertanahan Lubuklinggau.

Berdasarkan kemajuan dan Pemekaran Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan terbentuklah Kabupaten Musi Rawas dan di Tahun 2000 terjadi pemekaran lagi menjadi Kotib Lubuklinggau.

Rektor Stais Bumi Silampari Kota Lubuklinggau Ngimamudin S.Ag

Tim Media MutiaraindoTV mempertanyakan status aset apakah sudah di serahkan ke Kota Lubuklinggau (Sebagai Aset Kota) Ngimamudin menambahkan, “betul Tercatat sejak Tahun 2003 setelah terbentuknya Kota Lubuklinggau. Memang belum menyerahkan aset Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota Lubuklinggau, sebagian kecilnya Asrama Haji dan Mesjid Baitul A’la, serta Yayasan Baitul A’la.

Jadi kesimpulannya klaim yang dilakukan Oknum Pengusaha yang berada di Kota Lubuklinggau tersebut tidak jelas dan mendasar, sebab atas dasar apa sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional itu harus segera mungkin di cabut sebelum kita laporkan ke Kementerian Pertanahan Nasional. Sedangkan penjelasan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Lubuklinggau, belum bisa di temui Tim Media MutiaraindoTV, dikarenakan waktu dan hari ini Jum’at (Hari terakhir bekerja).

Jadi hasil pertemuan Tim Media MutiaraindoTV di Komplek Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari di Kelurahan Moneng Simpati, waspada mengklaim tanah milik negara untuk menjadi tanah milik pribadi dan sampai penerbitan sertifikat yang tak mendasar.

“Kami Tim Media MutiaraindoTV bangga atas perjuangan para Pemilik Yayasan dan Pertolongan Allah, akhirnya Aset yang di Klaim Oknum Pengusaha itu. Walaupun tanpa pertolongan, dari Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
(Awi/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *