Ini Sikap Tegas AOB dan Tokoh Masyarakat Tentang Kabupaten Bekasi Kedepan

MutiaraIndoTV.com (Bekasi)- Kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya pilkada 2022 dan 2023 akan di isi penjabat sementara (pjs), salah satunya adalah Kabupaten Bekasi.

Saat ini, pemerintahan Kabupaten Bekasi di isi pelaksana tugas Bupati, H. Akhmad Marzuki yang akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang.

Terkait Pj Bupati ini, Aliansi Ormas Bekasi berpendapat bahwa penjabat kepala daerah ( Pj) Kabupaten Bekasi harus bisa membangun Kabupaten Bekasi kedepan lebih baik lagi.

” Siapapun yang menjabat harus bisa membangun kabupaten bekasi lebih baik lagi,” Kata Ketua AOB, H.Zainal Abidin, pada acara salah satu rangkaian Safari Ramadhan AOB ,Buka Puasa Bersama dan Diskusi Publik, di Tambun, Kamis (14/4).

Menurutnya, AOB siap mendukung siapapun yang nanti akan menjadi Pj Bupati Bekasi.

” Untuk penjabat bupati memang kan sudah diatur dalam UU, namun kami berharap harus yang terbaik dan bisa memimpin dan punya komitmen membangun Bekasi yang lebih baik,” ujarnya.

Sepengetahuan AOB, pelaksana tugas bupati bekasi ( H.Akhmad Marzuki) saat ini memiliki integritas yang tinggi dan mengayomi masyarakat dengan baik.

” Sebagai Plt, kami nilai H.Ahmad Marzuki sampai detik ini telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan Kabupaten Bekasi yang lebih baik,” Ujar H.Zainal Abidin.

Terkait adanya sinyalemen yang menginginkan Plt, Bupati H.Ahmad Marzuki dapat segera di definitifkan menjadi bupati bekasi,  menurut H.Zainal Abidin, hal yang wajar dan wajib di definitifkan, dan hal ini diharapkan menjadi atensi khusus gubernur maupun Mendagri.

” Ya itu hal yang wajar, kenapa?, karena mungkin saja dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kegaduhan dan memang kabupaten bekasi harus ada bupati bekasi sampai akhir periodenya. Nah, jika saat ini ada Plt Bupati Bekasi, menurut hemat saya segera di defeinitifkan jadi bupati,” tutur nya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, Haetami.

Dirinya yang hadir bersama, tokoh masyarakat lainnya, yaitu, Sekretaris Format, Usman, Muhtada Sobirin (politikus Golkar), Abdul Halim ( Aktivis ) dan Ata Suryadi ( Tokoh Masyarakat), mengamini apa yang diutarakan Ketua AOB, H.Zaenal Abidin.

” Bahwasanya Bekasi harus punya pimpinan atau bupati defenitif adalah pokok pikiran masyarakat Kabupaten Bekasi yang harus dan wajib di perhatikan pemerintah pusat dalam hal ini, Gubernur dan Mendagri,” Tukas Haetami.

Karena itu, kata Haetami, masyarakat kabupaten bekasi juga membutuhkan bupati bekasi yang defenitif.

” Persoalan Pj pimpinan daerah itu ranahnya pemerintah pusat, namun persoalan Bupati defenitif adalah aspirasi masyarakat kabupaten bekasi” jelas Haetami.

Diskusi publik AOB dan Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi tersebut bisa dibilang aspirasi sekaligus apresiasi pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. (Dwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *