Mutiaraindotv, Jakarta, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19.
Ada beberapa hal yang diatur di dalam Inpres tersebut dalam kaitannya Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan.
Di mana, salah satunya memuat terkait dengan Jenis-jenis Sanksi yang diberlakukan bagi Pelanggar Protokol Kesehatan.
“ Teguran Lisan atau Teguran Tertulis, Kerja Sosial, Denda Administratif, atau Penghentian atau Penutupan sementara Penyelenggaraan Usaha ”, demikian Kutipan dalam Instruksi tersebut.
Pada Inpres itu disebutkan bahwa Sanksi bagi Pelanggar Protokol Kesehatan diatur di dalam Peraturan Kepala Daerah baik Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbub) maupun Peraturan Walikota (Perwali).
Hal ini sebagaimana Perintah di dalam Instruksi Presiden bahwa Kepala Daerah harus membuat peraturan yang salah satunya memuat Sanksi.
“ Memuat sanksi terhadap Pelanggaran Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid- 19 yang dilakukan oleh Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab tempat dan Fasilitas Umum ”, bunyi kutipan Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi 4 Agustus lalu.
Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Kepala Daerah harus memperhatikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal dari Masing-masing Daerah. Dan para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati maupun Walikota harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.
“ Dalam pelaksanaan Penerapan Sanksi Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota, harus melakukan Koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait, TNI-Polri ”, demikian Instruksi Presiden. (021).
editor ” Awi “.
