MutiaraindoTV, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aparat keamanan, baik dari institusi Kepolisian Negara RI (Polri) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta ASN diminta untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang Pemilu Tahun 2024. Polri dan TNI merupakan alat negara yang harus dipatuhi adalah konstitusi dan aturan perundang – undangan.
Kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Panwaslu Kecamatan Banyusari dihadiri oleh Ade Sopyan (Kordip HP2M), Ahmad Hasyim (Kordip P3S), Yasser Arafat (Kepala Seketariat Panwaslu), Ujang Divisi Logistik PPK, Sertu Sahid (Danpos) Aiptu Supri (Polsek Banyusari), jajaran anggota Panwaslu, serta perwakilan Wartawan.
Panwaslu memandang netralitas anggota TNI dan Polri, termasuk netralitas ASN dalam lingkungan lembaga TNI dan Polri di Kecamatan Banyusari harus benar – benar terjaga.
Hal tersebut dikatakan anggota Panwaslu Yasser Arafat dalam Rapat Koordinasi, “Netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pemilu Tahun 2024, khususnya di Kecamatan Banyusari harus terjaga.
Agar tidak terjadi benturan wewenang antar instansi dalam penegakan hukumnya, maka diperlukan kesamaan pemahaman dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas. Sehingga mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas TNI – Polri dan ASN dalam pemilu dapat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan politik hukum Undang – Undang 7/2017, “ungkapnya.
Dikatakan Yasser Arafat, Netralitas anggota TNI dan Polri mutlak diperlukan guna menciptakan pemilu yang damai dan bahagia. Sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional. Bukan diatas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu.
“Dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI dan Polri adalah memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Harus diakui TNI dan Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan di Indonesia ini, “ujar Yasser. (Rochman)
