Berita TerbaruPemerintahanPendidikan

Jika Penggunaan Dana Bos Transparan, Tak Perlu Kepsek Di MLM, Minta Perlindungan APH, Ini Patut Satgas Dana Bos Turun Cek Fakta Dilapangan

×

Jika Penggunaan Dana Bos Transparan, Tak Perlu Kepsek Di MLM, Minta Perlindungan APH, Ini Patut Satgas Dana Bos Turun Cek Fakta Dilapangan

Sebarkan artikel ini

Mutiaraindotv, Dunia Pendidikan – Kota Lubuklinggau, Pada hari Minggu, 22 Oktober 2023, hampir ratusan Kepala Sekolah, Bendahara dan Dewan Guru didampingi Ketua PGRI dan Pengawas Pendidikan berbondong bondong mendatangi Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, dengan alibi sering diperas dan ditakut takuti oleh Oknum LSM dan Oknum Wartawan yang berada di MLM.

Padahal kunjungan Kepala, Bendahara Sekolah se Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara didampingi Ketua PGRI dan Pengawas, mengadukan atas ketidak nyamanan mereka bekerja dikarenakan sering dikejar LSM dan Media serta Panggilan dari Kejaksaan Negeri dan APH yang ada di MLM, Provinsi Sumatera Selatan. Senin, 23 Oktober 2023.

Menyikapi dari hal ini banyak menuai pro dan kontra antara Lembaga Swadaya dan Awak Media yang disindir oleh para Oknum Kepala Sekolah saat menyampaikan keluh kesah nya ke Kejari Lubuklinggau. Padahal jika Kepala Sekolah, Bendahara dan Dewan Guru itu bekerja sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bos sesuai dengan peraturan yang ada, saya rasa tak perlu Kepala Sekolah mengadukan hal ini ke Kejari Lubuklinggau. Malahan ini akan menjadi belunder bagi mereka sendiri, sebab secara tidak langsung Aparat Penegak Hukum (APH), yang berada di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, malah menjadi perangkap bagi mereka sendiri pengguna Dana Bos.

Intinya jika Kepala Sekolah (selaku KPA), Bendahara, Dewan Guru itu bekerja sesuai dengan juknis yang ada dan terbuka secara umum dengan memasang spanduk penggunaan dana bos, tidak perlu takut apalagi harus minta perlindungan ke Kejaksaan Negeri dan Polres Lubuklinggau. Semakin kalian merasa ketakutan berarti semakin besar kalian pengguna anggaran dana bos bermain, Ingat uang itu diserahkan untuk kesejahteraan para honorer dan murid bukan untuk hal lainnya.

Menyikapi hal tersebut Tim Mutiaraindotv Media Grup melayangkan surat ke 35 SD dan 7 SMP dan 9 SMA yang berada di Kota Lubuklinggau, untuk mempertanyakan terkait penggunaan dana bos ditahun ajaran 2023 (Januari – Oktober). Sebab dari sekian sekolah yang sudah melakukan koordinasi dengan tim mutiaraindotv menyampaikan ucapan terimakasih atas kontrol sosial, dan sisanya tak ada etikad baik dari pihak sekolah untuk menjawab surat klarifikasi Mutiaraindotv, ini menjadi tanda tanya bagi tim dilapangan.

Untuk mendapatkan hak jawab dari manajemen Sekolah baik SD, SMP dan SMA di wilayah Kota Lubuklinggau Tim mengirim surat ke PJ. Walikota dan PJ Sekda serta tembusan ke Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau dengan No. 80/LP_MITV/KCB Sumsel/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023. Dan baru menerima jawaban sesuai instruksi Sekda ke Inspektorat No. 700/421/INSP/ITSUS/2023 tertanggal 08 November 2023.

Pihak Inspektorat menjawab klarifikasi Tim Mutiaraindotv, yang menyampaikan bahwa kami tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.63/2022, Peraturan Pemerintah No. 12/2017, Permendagri No. 3/2017, dilanjutkan dengan Peraturan Walikota No. 21/2017 serta Nota Kesepahaman antara Kementerian Negeri RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI No. 100.4.7/437/SJ, No. 1/2023, No. NK/1/1/2023.

Kepala Inspektorat Kota Lubuklinggau Resta Irawan Putra, SE, MM, melalu Irban Khusus Inspektorat Patra menjelaskan ke Tim Mutiaraindotv bahwa tupoksi kami berdasarkan peraturan perundang – undangan, APIP hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan aturan dalam UU, dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi secara live ke Media. Karena hasil pengawasan APIP bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada publik.

Lanjut Irban, Jika memang ada bukti penyimpangan dalam penggunaan dana Bos silakan buat laporan pengaduan masyarakat (DUMAS) dilengkapi alat bukti ke APH. Karena dalam hal pemberian informasi Pemerintah Daerah berhak menolak untuk memberikan informasi dan dokumentasi terkecuali sesuai Perundang-undangan. Jika membutuhkan informasi silahkan ajukan permohonan ke informasi publik di pusat layanan PPID, jelas Patra.

Melihat penjelasan diatas masyarakat akan paham kenapa birokrasi di NKRI ini begitu ribet untuk melakukan keterbukaan publik, padahal satu sen anggaran yang mereka lakukan bukan uang pribadi melainkan uang rakyat untuk kembali lagi mensejahterakan rakyatnya, baik untuk infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan. Dan jika ada yang tertangkap kasus indikasi korupsi itu bagian dari nasib dan kerakusan seorang oknum pegawai ASN.

Maka dari itu Tim Mutiaraindotv, melihat fakta dilapangan sebanyak 85 SDN dan 15 SMPN dan 9 SMAN dan SMKN dan MIN, MTS, MAN belum lagi SD, SMP dan SMA Yayasan dan Swasta penerima Dana Bos, tidak ada satupun Sekolah, berani memaparkan penggunaan Dana Bos di Papan Pengumuman atau Spanduk. Ini dikarenakan informasi diterima di lapangan dan hasil pertemuan dengan berapa sekolah baik SD dan SMP, mengatakan ke Tim Mutiaraindotv nanti takut kami malah banyak lembaga berkunjung, unjar Kepsek.

Lain hal yang disampaikan Kepsek SMA ke Tim Mutiaraindotv, kalau SMA kami siap paparkan semua penggunaan dana Bos karena itu juga bukan duet pribadi tapi duet negara buat rakyatnya kenapa harus takut, akan tetapi yang saya jaga adalah Marwah sekolah lain seperti SD, SMP dan SMA lainnya, ya intinya harus paham lah ini semua tergantung dari nawaitu dari Kepsek, Bendahara dan Dewan Gurunya mau atau tidak, ucapnya. (018).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *