Dinilai Rusak RKPDes, Kades Bersama Perangkat Desa Di Situbondo Gelar Aksi Demonstrasi Tolak Perpres 104 Tahun 2021.

Mutiaraindotv.com, Situbondo – Ratusan Kepala Desa (Kades) dan Ribuan Perangkat Desa yang tergabung dengan APDESI Se-Kabupaten Situbondo, menggelar Aksi Demo Damai Menolak Perpres 104 Tahun 2021, karena dinilai merusak RKPDes, Rabu (15/12) tadi.

Ribuan Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Situbondo tersebut menggelar aksi demonstrasi damai dengan berjalan kaki menuju kantor Pemkab Situbondo dan berorasi meminta Bupati Situbondo (Drs.H. Karna Suswandi, MM, red) untuk menyampaikan aspirasi apa yang menjadi tuntutan seluruh kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Situbondo, agar menolak dan merevisi serta mencabut Peraturan Presiden 104 tahun 2021, serta dikembalikan kewenangan desa kepada amanat UU Desa Nomor 06 tahun 2014.

Kemudian, setelah selesai menyampaikan aspirasinya di Pemkab Situbondo, massa langsung melanjutkan orasinya di depan kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

Ketua APDESI Situbondo, H. Juharto mengatakan bahwa, para Kepala Desa menilai, Perpres Nomor 104 tahun 2021, tentang penggunaan Dana Desa (DD) yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November lalu, berpotensi mengadu domba Pemerintah Desa dengan masyarakat. Para Kepala Desa juga menyebut, Perpres Nomor 104 secara tidak langsung sudah merusak Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2022 yang sudah selesai disusun dan ditetapkan.

” Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah selesai disusun yang didalamnya merupakan aspirasi dan usulan masyarakat bawah. Menurut mereka dengan diterbitkannya Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu, akan sia sia, “kata Ketua APDESI kepada awak media, Rabu (15/12).

Menurutnya, dengan diterbitkannya Perpres 104 itu, kewenangan Pemerintah Desa dalam mengurus urusan rumah tangganya sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dilemahkan secara perlahan. Ia mengaku kecewa atas diterbitkannya peraturan tersebut.

” Dalam Perpres 104 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo, 29 November 2021 tersebut menentukan sebanyak 4 poin penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2022. Dari keempat poin itu diantaranya, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa nominalnya sudah ditentukan paling sedikit itu 40 persen, “ujarnya.

Lebih lanjut, pimpinan APDESI Situbondo itu mengatakan, bahwa Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu paling sedikit 8 persen dari total alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa dan program sektor prioritas lainnya.

Maka, sambung Juharto, dari empat poin penggunaan DD yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui Perpres 104 tersebut, Pemerintah Desa mengelola sisa sebesar 32 persen dan alokasi yang diprotes keras oleh para Kepala Desa yaitu pada penggunaan anggaran DD untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40 persen.

“ Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 104, kewenangan Pemerintah Desa telah dikebiri. Selain akan menghambat kegiatan desa yang telah direncanakan, penggunaan 40 persen dana desa yang diperuntukkan untuk BLT pada pelaksanaanya tidak akan tepat sasaran. Intinya ini akan merusak RKPDes yang sudah selesai disusun dan ditetapkan,”katanya.

Lebih lanjut, Ketua Umum DPC Asosiasi Pemerintah Desa Situbondo H. Juharto menjelaskan, Perpres yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 29 November 2021 lalu, pada saat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2022 yang telah disusun dan direncanakan bersama seluruh elemen masyarakat dan sudah ditetapkan itu, akan berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dan akan sulit dihindari oleh Kepala Desa.

Kata dia, karena berpotensi akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan Kepala Desa, maka kata Juharto, pihaknya meminta kepada Presiden Joko Widodo, melalui Bupati Situbondo dan DPRD untuk menyampaikan aspirasinya agar mencabut dan membatalkan Perpres 104 tersebut. Ia menyebut tidak segan akan turun ke jalan lagi untuk melakukan aksi demo ke istana jika permohonan pencabutan dan atau pembatalan Perpres itu tidak di gubris.

“ Kami menilai para Kepala Desa itu akan sulit menghindari konflik dengan masyarakat bila terjadi. Sebab, semua kegiatan yang ada dalam RKPDes itu usulan masyarakat yang telah disepakati dalam MusDes. Atas kondisi itu, kami meminta kepada bapak Presiden Joko Widodo supaya merevisi Perpres Nomor 104. Kalau tidak, maka kami akan turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar lagi untuk melakukan aksi demo penolakan, “jelasnya.

Ditambahkan dia, kami menilai Perpres Nomor 104 telah mengkebiri kewenangan Pemerintah Desa.

” Para Kepala Desa di Situbondo sudah melakukan konsolidasi dan menyatakan siap turun ke jalan lagi untuk melakukan aksi demonstrasi lanjutan. Apabila Perpres 104 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo yang menentukan penggunaan Dana Desa tidak segera direvisi atau dikaji ulang, “pungkas Juharto. (Syam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *