Berita TerbaruNusantara

Kades Nasarudin Berharap Ganti Rugi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Menguntungkan Kedua Belah Pihak

×

Kades Nasarudin Berharap Ganti Rugi Proyek Pengendalian Banjir Kali Bekasi Menguntungkan Kedua Belah Pihak

Sebarkan artikel ini

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Selenggarakan Sosialisasi Pendataan Awal Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Pengendalian Banjir Kali Bekasi di Kabupaten Bekasi untuk warga yang terdampak pembangunan, khususnya di wilayah Desa Kedung Pengawas pada hari Kamis 21 September 2023.

Dalam keterangannya Kepala Desa Kedung Pengawas Nasarudin mengatakan, “hari ini acaranya sosialisasi dan pendataan warga yang terdampak proyek pembangunan pengendalian banjir kali Bekasi khususnya warga yang ada di Desa Kedung Pengawas.

Dikatakannya, undangan pendataan di Desa Kedung Pengawas sebanyak 450 KK yang terdampak pembangunan yang meliputi tanah milik maupun tanah bantaran. Adapun untuk yang mendapatkan ganti rugi bukan hanya bangunannya saja, tapi juga tanaman yang ada di tanah tersebut di ganti, tentunya tanaman yang menghasilkan. “Ucap Kepala Desa Nasarudin.

Lanjutnya, ada PT. Brantas dan PT. Bumi Karsa selaku pelaksana untuk paket 6 dan paket 7, mereka sudah mendapatkan SK dari Kementerian PUPR untuk segera melaksanakan pembangunan, sedangkan ganti rugi bangunan ataupun yang lainnya belum terealisasi. Untuk itu kedua perusahaan tersebut inisiatif untuk melakukan pembayaran ganti rugi ke warga yang rumahnya sudah di bongkar sebesar Rp. 7.500.000,- per KK yang menggunakan anggaran perusahaan.

“Semoga dengan adanya pembangunan proyek pengendalian banjir wilayah, khususnya Desa Kedung Pengawas tidak lagi kebanjiran saat musim penghujan tiba. “Kata Kepala Desa.

Kades juga menghimbau kepada masyarakat agar mereka mengerti bahwasannya tanah yang di bantaran itu bukan tanah warga, melainkan tanah pemerintah. Saya juga berharap ganti rugi yang di berikan sesuai dengan keinginan masyarakat, dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

“Tadi di katakan apabila warga kurang puas atau belum mengerti terkait pendataan bisa menyampaikan ke Pemerintahan Desa, supaya nanti bisa di fasilitasi dengan pihak pihak yang terkait. “Pungkasnya.

Hari ini hanya sosialisasi dan pendataan awal, salah satu tahapan dari proses pengadaan tanah paket paket pekerjaan normalisasi Kali Bekasi. Tujuan dari pendataan untuk di keluarkannya Penetapan Lokasi (Penlok), “ujar Ichsan selaku PPK pengadaan tanah.

Dikatakannya, pengadaan tanah ada tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan, di pelaksanaan itulah nanti ada pembayaran ganti rugi. Kalau hari ini baru perencanaan penetapan lokasi.

“Untuk di Kabupaten Bekasi ada paket 6 dan 7 yang meliputi 5 desa di 3 Kecamatan yang terdampak pembangunan proyek pengendalian banjir Kali Bekasi, yaitu Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tambun Utara. “Ucapnya.

Terkait besaran ganti rugi nanti kantor jasa penilai publik yang melakukan penilaian, sedangkan PPK nanti yang membayarkan sesuai penilaian dari mereka. Untuk paket 6 dan 7 di targetkan akhir Tahun 2024 sudah selesai pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, “tandasnya. (Ali M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *