Kehangatan Dewan H. Mulyana Dengan Masyarakat, Membahas Dana CSR

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Dikediaman H. Mulyana Dewan DPRD Kabupaten dari Fraksi Partai PAN Komisi dua, bercegkerama dengan masyarakat dan media di kediamnya di Jalan Raya Serang Setu No. 115 Kampung Cijambe RT. 05/RW. 03 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat yang datang ke rumah H. Mulyana mengadukan keluhannya tentang Rutilahu yang di ajukannya tidak pernah dapat dari Tahun 2013, padahal rumahnya sudah ambruk dan bocor. Masyarakat yang datang dari Desa Sirnajati dan mengadukan pemukulan juga terhadap masyarat yang dilakukan oleh Kepala Desa, solusi dan langkah – lankah diberikan tentang Rutilahu.

Pengaduan yang ditangapi dengan baik dan diberikan langkah – langkahnya, bahkan anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi H. Mulyana memberikan solusi kepada masyarakatnya. Agar lebih mengerti apa fungsi Dewan Wakil Rakyat dan juga membahas CSR buat masyarakat.

Bisa di ajukan ke Perusahan di wilayah Dana CSR ke Perusahaan, dan Perusahaan mengajukan ke Dinas. Pengajuan itu bukan berbentuk dalam uang, tapi berbentuk kegiatan. Ada Tim Kegiatan itu yang bisa mengambil di perencanaan BAPEDA, atau lingkungan umpama RT dan Desa mau bikin apa tentang kegiatan ada pertanggung jawab sosial PJSL. “Ucapnya.

Dan bisa dibikin kegiatan kerja, jatuhnya di Perda Ketenaga Kerjaan. Kita sudah punya Perda Ketenaga Kerjaan, “kata anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi Komisi Dua H. Mulyana.

Dalam pasal 29 Raperda tersebut, disebutkan Perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar. Kesempatan itu diberikan pada warga yang memiliki keahlian, maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan yang mengindahkan pasal tersebut, dapat dikenai sanksi administratif. Mulai dari teguran, hingga Pencabutan Izin Usaha. Dalam pasal tersebut tidak dicantumkan prosentase jumlah karyawan, di suatu Perusahaan yang berasal dari warga sekitar.

“Tujuan utamanya peraturan ini untuk menekan tingkat pengangguran, ironisnya saat Kabupaten Bekasi menjadi tujuan bekerja. Namun warga sekitarnya sendiri, tidak bisa bekerja,”

Diungkapkan H. Mulyana, Raperda Ketenaga Kerjaan disusun melalui sejumlah pembahasan, termasuk melakukan studi ke Kabupaten Pasuruan, Kota Cimahi dan DKI Jakarta. Dari hasil peninjauan di daerah lain, diputuskan prosentase jumlah karyawan bagi warga lokal dihapuskan.

“Kami melihat di Kabupaten Pasuruan tidak menggunakan prosentase namun perusahaan di sana mengikuti apa yang diatur dalam Perda,” kata dia.

Dalam Raperda tersebut, Badan Pelatihan Kerja harus ditingkatkan untuk menunjang peluang warga lokal bekerja. Badan Pelatihan yang berada di setiap Kecamatan itu harus memiliki data tentang angkatan kerja, sehingga penyaluran warga untuk bekerja lebih mudah.

“Selama ini kita tidak tahu berapa angkatan kerja tiap tahun, maka harus dibuat database. Di setiap SMK di Kabupaten Bekasi pun turut dibuat jadi bisa langsung disalurkan,” kata dia.

Larangan pungutan kepada pencari kerja dicantumkan dalam aturan ini. Pasal 36 menyebutkan, lembaga penyalur tenaga kerja swasta tidak diperbolehkan memungut biaya penempatan dari tenaga kerja selain golongan dan jabatan tertentu.

Golongan dan jabatan tertentu yang dimaksud, yakni golongan Pimpinan, Supervisor dan Tenaga Pertolongan Profesional dengan syarat minimal pendidikan strata 1. “Ucapnya. (Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *