Kejagung RI Harus Tegas, Apakah Layak Dan Pantas Oknum Jaksa Ada Ditempat Hiburan Malam (Karoke)

Mutiaraindotv, Lubuklinggau – Sumatera Selatan, sangat maraknya Oknum Kejaksaan selalu berada ditempat Karoke yang berdampak merusak citra Aparat Penegak Hukum dan memberikan contoh kurang baik bagi masyarakat banyak. Ini terjadi kembali di Kota Lubuklinggau, tepatnya di IBIZA Hotel Dafam, yang beralamat di Jalan H.M.Soeharto KM. 12, Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan. Minggu, 23 Febuari 2020.

Yang mana kejadiaan perkelahian antara Oknum Jaksa isinial AG dengan Isinial D yang mana kabarnya si D lagi bernyanyi dengan pacar AG yang bernama Isinial V yang merupakan Pemandu Lagu (LC) ditempat hiburan malam IBIZA Hotel Dafam, yang terjadi pada tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.00 Wib. Melihat hal tersebut saudara Isinial F melerai perkelahian antara AG dan D, namun AG malah ingin memukul saudara F dan ditangkisnya sehingga suasana didalam IBIZA Hotel Dafam tak terkendali lagi. Atas kejadian tersebut Oknum Jaksa membuat Laporan ke Polres Lubuklinggau dan atas laporan BA tersebut, terjadilah Penangkapan terhadap F dengan Surat Perintah, No. SP.Kap/28/II/2020/Reskim, tertanggal 20 Febuari sampai 21 Febuari 2020.

Melihat hal ini banyak kalangan Toko Pemuda dan Toko Masyarakat, Toko Agama menilai apakah pantas seorang Oknum Jaksa selalu berada didalam tempat Hiburan Malam untuk berkaroke. Yang mana seharusnya Oknum Jaksa tersebut menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya Masyarakat diwilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara.

Menyikapi hal tersebut sesuai dengan ” Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “(UU Kejaksaan), melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kode Etik Jaksa atau yang dalam ” Pasal 1 angka 2 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa “ (Peraturan Jaksa 67/2007), dikenal sebagai Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Jaksa 67/2007 disebutkan bahwa Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang memberikan tindakan Administratif terhadap Jaksa yang Diduga melakukan Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Dan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Jaksa 67/2007, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah :

  1. Jaksa Agung bagi Jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden.
  2. Para Jaksa Agung Muda bagi Jaksa yang bertugas dilingkungan Kejaksaan Agung R.I.
  3. Jaksa Agung Muda Pengawasan bagi Jaksa yang bertugas diluar lingkungan Kejaksaan Agung R.I.
  4. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi.
  5. Kepala Kejaksaan Negeri bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri.

Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa dilakukan dalam hal jaksa diduga melakukan perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melakukan perbuatan yang dilarang. Mengenai kewajiban dapat dilihat dalam Pasal 3 Peraturan Jaksa 67/2007, yaitu:

  1. mentaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
  2. menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
  3. mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran;
  4. bersikap mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan /ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung;
  5. bertindak secara obyektif dan tidak memihak;
  6. memberitahukan dan/atau memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka /terdakwa maupun korban;
  7. membangun dan memelihara hubungan fungsional antara aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu;
  8. mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
  9. menyimpan dan memegang rahasia sesuatu yang seharusnya dirahasiakan;
  10. menghormati kebebasan dan perbedaan pendapat sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen Hak Asasi Manusia yang diterima secara universal;
  12. menanggapi kritik dengan arif dan bijaksana;
  13. bertanggung jawab secara internal dan berjenjang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
  14. bertanggung jawab secara eksternal kepada publik sesuai kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat tentang keadilan dan kebenaran.

Sedangkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh jaksa yaitu (Pasal 4 Peraturan Jaksa 67/2007):

  1. menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
  2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
  3. menggunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis;
  4. meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan serta melarang keluarganya meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya;
  5. menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, mempunyai hubungan pekerjaan, partai atau finansial atau mempunyai nilai ekonomis secara langsung atau tidak langsung;
  6. bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun;
  7. membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegakan hukum;
  8. memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Keputusan sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa dapat berupa pembebasan dari dugaan pelanggaran kode perilaku jaksa atau berupa penjatuhan tindakan administratif yang memuat pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang bersangkutan (Pasal 10 Peraturan Jaksa 67/2007), dan juga Pasal 11 Peraturan Jaksa 67/2007 berbunyi:

 (1) Kepada jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran Kode Perilaku Jaksa secara berturut-turut sebelum dijatuhkan tindakan administratif, hanya dapat dijatuhi satu jenis tindakan administratif saja.

(2) Kepada jaksa yang pernah dijatuhi tindakan administratif dan kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, terhadapnya dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat dari tindakan administratif yang pernah dijatuhkan kepadanya.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Jaksa 67/2007, keputusan sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa bersifat final dan mengikat. Dengan begitu, jaksa yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya lain, selain menerima sanksi berupa tindakan administratif yang dijatuhkan kepadanya. Ini semua berdasarkan dari Dasar Hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/A/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. (Mutiaraindotv SumSel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *