Kemendagri Berikan Apresiasi Atas Kinerja Satpol PP Dan Linmas Di Daerah

Mutiaraindotv – Jakarta, Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengapresiasi penegakan protokol kesehatan Covid- 19 oleh Satpol PP dan Satlinmas. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP Tahun 2022 sebagai rangkaian HUT ke- 72 Satpol PP dan HUT ke- 60 Satlinmas di Hotel Millennium, Jakarta Pusat. Jumat, 04 Maret 2022.

” Kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas dedikasinya dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing. Hampir dua tahun sudah, bahkan jika hitungannya dari tahun awal tahun 2020, sudah lebih dari dua tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melakukan kegiatan penegakan protokol kesehatan atas wabah Covid- 19 “, ucap Safrizal dalam sambutannya.

Safrizal juga mengungkapkan, bahwa di usia Satpol PP dan Satlinmas yang cukup senior, perayaan HUT kali ini dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan pengabdian terbaik pada masyarakat. Terlebih, di masa pandemi Covid- 19, dan juga muncul berbagai tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi. Atas nama Pemerintah Pusat melalui Kemendagri mengucapkan terimakasih atas dedikasi dan loyalitas Satpol PP, Satlinmas, serta komponen lainnya di daerah.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ini, dilaksanakan dari tanggal 03 Maret s/d 5 Maret 2022, yang bertempat di Hotel Millennium, Jakarta Pusat. Rakornas ini dihadiri oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dirjen Pemerintahan Desa, Kepala BPSDM Kemendagri, PLH Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Sesditjen Keuangan Daerah, Perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, dan Perwakilan Ditjen Bina Pemerintahan Daerah, dan juga dihadiri para peserta dari daerah yaitu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi, Kasatpol Kabupaten/Kota, serta jajaran yang mewakili.Adapun tantangan pelaksanaan tugas Satpol PP dan Satlinmas di antaranya :

  1. Kualitas SDM Satpol PP dan Satlinmas,
  2. Kondisi sarana dan prasarana dan
  3. Kurangnya dukungan dari Kepala Daerah yang minim.

” Karena dari jumlah Satpol PP di Daerah, kebanyakan non-PNS Pol PP mencapai 70% dari jumlah keseluruhan anggota Satpol PP. Hal ini bertentangan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 bahwa anggota Satpol PP adalah anggota yang berstatus PNS. Hal-hal ini membutuhkan pemikiran lebih lanjut “.

Satpol PP merupakan pelaksana urusan primer atau wajib penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hal ini, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah dalam rangka mengawal pengalokasian anggaran pelaksanaan tugas ini. Tantangan Satpol PP adalah minimnya personel Pol PP mengingat hanya ada 30% PNS Pol PP sementara 70% anggota lainnya adalah non-PNS. Selain itu jumlah PPNS di Indonesia juga belum sebanding dengan kebutuhan pelaksanaan Penegakan Perda di banyak Daerah.

Maka dari itu Kepala Daerah perlu mengusulkan kebutuhan formasi Pol PP kepada Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenpan RB. Karena 1,3 juta Satlinmas yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu, diluncurkan SIM LINMAS sebagai kontrol Kasatpol PP terhadap kinerja anggota Linmas, yang akan dilakukan revitalisasi dengan memberikan fungsi yang jelas dan pembuatan identitas seragam yang baru.Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa terkait optimalisasi tugas Linmas mengingat bahwa Linmas berada di tingkat Desa dan Kelurahan. Maka anggota Polisi Pamong Praja dan Linmas, ditekankan kembali beberapa hal, yang perlu diingkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung upaya pencegahan pengendalian penegakan disiplin protokol kesehatan, sekaligus berperan aktif dalam pemulihan ekonomi daerah. Jangan jadikan penanganan Covid dan pemulihan ekonomi daerah sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan.

Kegiatan rakornas dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan pada Satpol PP, secara simbolis pada beberapa penerima penghargaan, di antaranya :

  1. Kasatpol PP Provinsi Maluku,
  2. Kasatpol PP Provinsi Aceh,
  3. Kasatpol PP Kota Yogyakarta,
  4. Kasatpol PP Kota Semarang,
  5. Kasatpol PP Kabupaten Bengkalis, dan
  6. Kasatpol PP Kabupaten Gresik.

” Dalam kesempatan ini juga diluncurkan aplikasi SIM Linmas. Aplikasi ini merupakan alat untuk menyiapkan bidang data anggota Linmas yang terintegrasi dan melaporkan kegiatan secara realtime, media edukasi Satlinmas, dan pelayanan e-KTA. Sejak dimulai penggunaannya hingga saat ini, telah ada 7.924 orang yang telah mendaftar melalui aplikasi. Penggunaan aplikasi terutama didorong untuk optimalisasi pelibatan Satlinmas dalam pengendalian Covid- 19 serta dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024 “.

Terkait pengalokasian anggaran kegiatan Satpol PP, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 18 Januari 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Trantibum dan Anggaran. Diimbau pada Kasatpol PP seluruh Indonesia untuk memperhatikan poin-poin dalam surat sekaligus mengedepankan inovasi dan koordinasi dengan OPD terkait dalam pengalokasian anggaran, tegasnya.

Sedangkan dari beberapa narasumber diantaranya Ibu Dra. Prasinta Dewi, M. A. P., selaku Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kombes Pol. Riky Haznul. S. IK., M.H.,selaku Kabag Bin Diklat Reserse Bareskrim Polri, Drs. Moch. Hernanto, M. M., Direktur Bina Potensi Basarnas, Ibu Asry Retno Purwaningsih, Jaksa pada Direktorat Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya pada Kejaksaan RI, dan Brigjen TNI Fahrid Amran, S.H., selaku Direktur Sumber Daya Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Ini lebih menekankan untuk tetap mengoptimalkan baik dalam penangan Covid-19, Penegakan Perda dan Kualitas SDM, Bencana Alam. Semua ini akan berjalan, harus ada sinergitas antar lembaga, kepala daerah dan stekholder untuk mendukung segala aktivitas Satpol PP didaerah masing-masing.

Dari hasil pembahasan Rapat koordinasi Nasional, menghasilkan beberapa poin rekomendasi peserta rapat pada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, yakni :

  1. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian serta penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di mana Satuan Polisi Pamong Praja baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota berada di garda terdepan bersama TNI dan Polri serta perangkat daerah terkait, diharapkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan untuk mengoordinasikan kebijakan terkait refocusing anggaran agar tidak diterapkan kepada Satpol PP.
  2. Bahkan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja harus diprioritaskan karena melaksanakan urusan wajib pemerintahan terkait dengan pelayanan dasar,
  3. Kementerian Dalam Negeri perlu menginisiasi peningkatan status kedudukan pembina Satpol PP di Pusat dengan mendorong peningkatan status kelembagaan Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat menjadi setingkat eselon I (Direktur Jenderal),
  4. Hal ini sangat penting mengingat pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar selain urusan trantibumlinmas telah ditangani lembaga setingkat Kementerian,
  5. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sangat diharapkan segera menginisiasi pembahasan kebijakan dan pedoman besaran persentase minimal dukungan anggaran APBD untuk penyelenggaraan urusan trantibumlinmas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan APBD setiap tahunnya
  6. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memberikan dukungan pembiayaan sarana dan prasarana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBH-CHT yang bersumber dari APBN,
  7. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan agar mengkoordinasikan dengan Kementerian PAN dan RB untuk membuka formasi khusus agar Pol PP non-PNS dan Wilayatul Hisbah (Aceh) untuk diangkat menjadi ASN.

” Disepakati bahwa tuan rumah perayaan HUT ke-73 Satpol PP dan HUT Satlinmas ke-63 Tahun 2023 adalah Provinsi Sulawesi Selatan “.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *