Kepala Dinas DPMD Menghimbau Anggaran Dana Desa Yang Mencapai Milyaran Rupiah Harus Dipantau

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Dana Desa (DD) Di Kabupaten Bekasi oleh pihak terkait sudah di lakukan pemeriksaan, dalam hal ini inspektorat rupanya masih belum bisa maksimal. Pasalnya, dari 180 Desa yang ada di Kabupaten Bekask, yang dilakukan pemeriksaan hanya beberapa Desa saja. Sehingga dengan demikian hal itu lah, yang membuat Dana Desa (DD) rentan diselewengkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Aat Bharhaty mengatakan, minimnya tenaga auditor di inspektorat yang membuat sulitnya untuk melakukan pemeriksaan Dana Desa (DD) secara keseluruhan.

“Sampai saat ini pemeriksaan Dana Desa (DD) masih ‘uji petik’, karena mungkin auditor di inspektoratnya terbatas. Sehingga dengan itensitas Desa, ada 180 Desa yang ada di Kabupaten Bekasi, belum Dinasnya, auditornya kewalahan. ” Ujarnya kepada wartawan. Rabu, 24 Oktober 2018.

Ditambahkan, pihaknya sudah beberapa kali menyurati inspektorat, agar dalam pemeriksaan Dana Desa (DD) dilakukan secara menyeluruh. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pada Dana Desa (DD), yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya.

“Saya sudah meminta melaui surat ke inspektorat, agar tidak uji petik dalam pemeriksaan Dana Desa (DD). Sehingga kalau dilakukan secara keseluruhan bisa tahu kesalahannya,” bebernya.

Menurut Aat, dengan dilakukan pemeriksaan dana desa secara keseluruhan. Maka bisa menjadi WARNING bagi Kepala Desa yang tidak tertib dalam administrasi, sehingga diharapkan mulai dari penggunaan hingga pertanggungjawaban bisa sesuai aturan.

Agar masing – masing Kepala Desa tahu cara pengunaan dan pertangungjawaban yang sesuai aturan, dan tidak menyalah gunakan. “Tambahnya.

Himbauan saya kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bekasi, agar lebih transparan dalam menggunakan Dana Desa (DD). Sehingga dengan demikian nantinya terhindar kesalahan administrasi, yang berujung masalah tindak pidana korupsi.

Harapan saya sih tidak ada Kepala Xesa yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, artinya kalau mereka sesuai aturan dan sesuai dengan poksinya kan bisa lebih nyaman dalam melayani masyarakat juga lebih tenang. “Tegasnya.

Sekedar diketahui, besarnya penerimaan dana yang sudah ditransfer ke Rekening Desa Tahun Anggaran 2018 untuk 180 Desa di Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 579 131.145.000,00 bersumber dari:

  1. ADD Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 333.475.636.000.00
  2. Bantuan Keuangan Pilkades dari APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 28.241 829.000.00
  3. Bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 20.700.000.000,00
  4. Dana Desa (DD) APBN sebesar
    Rp. 196.713.680.000,00

Maka dari 180 Desa di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kepala Desa rata – rata menerima Dana Desa sebesar Rp. 3.217.395.250,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). (Erna Sk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *