Kesbangpol Dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Menyelenggarakan Diskusi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilu

MutiaraindoTV – Jakarta. Bertempat di Hotel Gran Mercure Jakarta Harmoni, di Jalan Hayam Wuruk No. 36-37 Jakarta Pusat. Acara yang dimulai tepat pukul 08.00 WIB dan rencanaya akan selesai pukul 16.00 WIB, acara di awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Acara ini juga akan dihadiri beberapa narasumber dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta, di antara yang hadir adalah Jamson Samosir. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam pemaparannya Bung Jamson mengatakan, mengacu pada peraturan Badan Pengawas Pemilu. Yaitu Pengawasan atau Pencegahan. Serta Penindakan, bagi aparatur Pemerintahan, Calon Legislatif yang melanggar. Kamis, 29 November 2018.

Pengawasan atau pencegahan terhadap ketua RT/RW dan aparatur Pemerintahan, karena dilarang menjadi Timses Calon Legislatif maupun Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai per-Bawaslu. Calon Legislatif di larang kampanye sendiri atau yang lebih di kenal sekarang sosialisasi, karena Calek harus kampanye bersama Partainya masing – masing.

Kami dari Bawaslu mempunyai keterbatasan anggota di lapangan, di tingkat Provinsi kami hanya punya 5 anggota, ditingkat Walikota kami hanya punya 3 anggota, sedangkan tingkat Kecamatan kami hanya punya 2 anggota  ditingkat Kelurahan kami hanya punya 1 anggota.

Maka dari itu sudi kiranya rekan – rekan Ormas maupun LSM membantu kami dalam hal pengawasan dilapangan, paling tidak memberi laporan kepada kami. Apabila ada pelanggaran pelanggaran Calon Legislatif, maupun aparatur pemerintahan. “Pintanya.

Tindakan tegas akan di ambil oleh Bawaslu, apabila RT/RW dan aparatur Pemerintahan yang menjadi Timses. Rntah itu menjadi Timses Calon Legislatif, ataupun Timses Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Itu tidak di perbolehkan menurut undang undang yang berlaku, kalau mau jadi Timses harus mundur dulu dari jabatan RT/RW ataupun aparatur Pemerintahan yang lain.

Calon Legislatif yang melakukan kunjungan atau sosialisasi, tanpa sepengetahuan RT/RW dan Kepolisian, maupun Bawaslu. Akan dikenakan sangsi tegas. Terkadang Calon Legislatif, safari bersama Timses mengadakan acara bagi – bagi sembako dengan embel – embel jangan lupa saya ya. Ini bagian dari kampanye terselubung, jujur kami Bawaslu masih mempunyai banyak kelemahan – kelemahan terutama di lapangan. Tetapi kami akan selalu memperbaiki kekurangan – kekurangan kami, “pungkasnya.

Seusai makan siang acara di lanjutkan dengan selingan hiburan dari Panitia kepada seluruh peserta yang hadir, yaitu bagi siapa yang bisa menyanyikan lagu – lagu perjuangan akan mendapatkan hadiah dari Panitia penyelenggara. Didi kontestan stand up comedy sesion 4 di Indosiar, juga juara 2 turut memberi hiburan tersendiri bagi seluruh peserta yang hadir.

Havif Rosdiansyah menjadi narasumber terakhir yang menjadi pembicara berikutnya, beliau adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Apa itu Pemilu menurut Havif, Pemilu adalah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih Kepala Daerah, Calon Legislatif DPRD, DPD, DPR-RI, Calon Presiden dan Wakil Presiden yang di selenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia.

Landasan konstitusional Pemilu di atur dalam Undang – Undang Dasar 45 pasal 22E, Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Aakil Presiden. Peserta pemilihan Umum, untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik.

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah perseorangan. Pemilihan umum di selenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional,  tetapi dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum, di atur oleh Undang – Undang.

Adapun ketentuan pemilihan umum yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Adalah setiap Pemilih Langsung dapat memberikan hak suara dan tidak bisa di wakilkan. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat diberikan hak untuk memilih, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak memilih tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam memilih dijamin tidak akan di ketahui oleh siapapun, setiap penyelenggara Pemilu harus bersikap jujur. Setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dari penyelenggara, aparat keamanan dan penegak hukum.

Ada yang berbeda di Pemilu Tahun 2019 nanti, karena Pemilu nanti akan dilakukan secara serentak. yaitu pemilihan DPRD, DPR-RI, DPD, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan Undang – Undang No 7 Tahun 2017. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya bangga dengan adanya pemilihan secara serentak, semoga dengan keberhasilan kita menyelenggarakan Pemilu serentak akan menjadi contoh buat negara – negara yang lain. (Ali Mansyur/Dewi NR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *