KETUA PANSEL : Masalah Perangkat Desa Selomukti Merembet Ke Persoalan Kebijakan Sekda

Ketua Tim seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Selomukti, Edi Mustafa. (Syam)

Mutiaraindotv.com, Situbondo – Setelah melalui polemik dan proses yang cukup panjang pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan. Akhirnya 6 (enam) perangkat desa dilantik oleh Kades Selomukti, Senin (14/02/2022) .

Menurut Ketua Tim seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Selomukti, Edi Mustafa mengungkapkan bahwa berdasarkan desakan masyarakat desa Selomukti Kecamatan Mlandingan agar melakukan penjaringan dan penyaringan 6 (enam) perangkat desa yang sudah satu tahun mengalami kekosongan sudah kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

” Pada hari ini Senin 14/2/2022 bertempat di balai desa Selomukti, enam perangkat desa tersebut sudah dilantik oleh kepala desa Selomukti Kecamatan Mlandingan. Dan selanjutnya hasilnya akan kita Laporkan kepada Camat Mlandingan agar segera ditindaklanjuti, “ungkap Edi Mustafa.

Lebih lanjut, Edi Mustafa mengatakan, bahwa setelah pelantikan selanjutnya kita akan membubarkan seluruh Panitia tim seleksi penjaringan dan penyaringan perangkat desa Selomukti, artinya tugas kita yang diberikan masyarakat sudah selesai.

” Namun langkah selanjutnya kita tetap tidak akan tinggal diam dan waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait adanya pembatalan surat dari Sekda yang dikirimkan kepada Camat Mlandingan yang isinya agar Kades Selomukti membatalkan penjaringan dan penyaringan 6 perangkat desa yang sudak dilaksanakan, dengan adanya surat tersebut masyarakat desa Selomukti menjadi gaduh, “kata Edi Mustafa.

Sambung Edi, dengan persoalan tersebut kita bersama masyarakat Selomukti tidak mungkin tinggal diam dan akan mengambil langkah hukum, karena apa yang dilakukan oleh Sekda saya menduga banyak menyalahi aturan khususnya UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

” Sebelum ini dilakukan, kita tetap akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kemendagri, Kemenpan RB dan Kejaksaan Tinggi serta Polda sehingga apa yang menjadi persoalan di Kabupaten Situbondo akan lebih terang benderang, “ujarnya.

Selanjutnya, kata dia, setelah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kita akan langsung membuat surat pemberitahuan ke Polres Situbondo untuk melakukan orasi ke Pemkab dan DPRD Kabupaten Situbondo, kalau misalnya nanti dari hasil koordinasi ada indikasi yang merugikan uang negara akibat dari kewenangan yang dilakukan Sekda Kabupaten Situbondo selama ini.

” Maka secara langsung akan saya membuat laporan ke KPK RI dengan beberapa bukti yang sudah kita kantongi, “imbuhnya.

Lebih lanjut ditegaskan Edi, contoh kecilnya adalah pernyataan dari Sekretaris Daerah agar Camat memerintahkan Kades Selomukti untuk mengembalikan hak-haknya Perangkat desa Selomukti yang sudah diberhentikan yang disebabkan sudah satu tahun tidak masuk kantor, malah gaji dan tunjangannya disuruh bayar.

Lanjutnya, selain itu kita juga akan mempersoalkan kebijakan dan wewenang yang diambil oleh Sekretaris Daerah, H. Syaifullah karena Jabatannya yang di emban sudah 9 tahun tanpa adanya Evaluasi dari Bupati Situbondo (H. Karna Suswandi, red) apakah Sekda ini sudah diperpanjang atau tidak dan kalau tidak diperpanjang ini jelas bertentangan dengan UU ASN nomor 5 Tahun 2014 dan PP Manajemen ASN nomor 11 Tahun 2017.

” Seharusnya Sekretaris Daerah yang sudah menjabat 5 tahun atau lebih harus sudah di evaluasi dan evaluasi ini tidak mudah, karena Bupati harus membentuk tim yang berkompeten dan kalau hal itu tidak dilakukan, maka masa Jabatan Sekdakab Situbondo yang sudah lewat batas waktunya sangat bertentangan dengan UU nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 18 ayat 1, “pungkasnya. (Syam).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *