Kodim 0503/JB Gelar Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Netralitas TNI

MutiaraindoTV – Jakarta. Tim penyuluh hukum dari Kumdam Jaya Letkol Chk Abdul Salam SH memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit jajaran Kodim 0503/JB bertempat di Aula Makodim 0503/JB, Jalan Letjen S Parman, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Senin, 05 November 2018.

Dalam sambutannya Letkol Chk Abdul Salan menyampaikan, penyuluhan hukum ini merupakan program kerja dari Komando. Atas sebagai penyegaran tentang segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan militer, khususnya tentang Netralitas TNI pada Pemilu 2019.

“Semoga penyuluhan hukum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi satuan sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” katanya.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum
dihadiri oleh Kasdim 0503/JB Mayor Inf Muhamad Rizal S.Sos, para Danramil, Perwira Staf dan 150 prajurit jajaran Kodim 0503/JB baik dari TNI maupun PNS.

Dalam pemyuluhan dibahas beberapa hal seperti kegiatan Program di satuan jajaran Kodam Jaya Tahun 2018, hal ini terkait dengan Pemilu 2019 Implementasi Netralitas TNI di satuan Komando Kewilayahan tidak boleh memihak atau mendukung.

Sementara Kasdim 0503/JB
Mayor Inf Muhamad Rizal mengatakan, perlu juga diketahui kepada anggota. Khususnya Babinsa disatuan Kowil. Bahwa TNI banyak larangan, yang sifatnya memberikan dukungan saat kegiatan Pemilu. Bagi personil TNI yang terlibat, akan dikenakan sangsi sesuai dengan Undang – Undang TNI No.12 Tahun 2018.

Ia menegaskan, Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai amanah reformasi internal TNI. Bahwa TNI harus netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu partai manapun.

“Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan, maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilu dan Pilkada. Baik Partai Politik, atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu. Tidak melakukan tindakan, atau pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU dan Panwaslu. ” Tandasnya. (Iqbal)