KOMISI IV DPRD BONDOWOSO : BNI 46 TAMBAH SATU AGEN DI TIAP DESA

oleh -71 views

Mutiaraindotv.com (BONDOWOSO) – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bondowoso, Ady Kriesna, S.H menengarai masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memegang kartu sendiri dan  ironisnya KKS banyak dipegang oleh oknum – oknum tertentu.

” Dengan kejadian tersebut, Dinas Sosial sudah melakukan gerakan pegang kartu sendiri yang telah di launching hari Senin, 13 September 2021 lalu, hal Ini harus disinkronisasikan dengan BNI sebagai Bank penyalur,” Ungkap Ady Kriesna, S.H, kepada wartawan.

Ady Kriesna juga mempertanyakan  jumlah agen yang belum merata ada didesa.

” Nah harapannya BNI juga mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah salah satunya menambah satu agen dimasing masing desa, Hal ini untuk memudahkan penyaluran atau pencairan bansos yang akan masyarakat terima baik PKH maupun BPNT,” tuturnya.

Ady Krisna, S.H juga meminta kepada BNI untuk memberikan sanksi kepada agen – agen yang nakal. Misalnya telur dan beras yang diberikan ke KPM tidak bermutu dan kualitasnya itu rendah. Padahal beras yang harus diberikan kepada KPM Kualitas berasnya premium, tetapi agen atau E Warung sendiri menyediakan beras medium.

Menurutnya hal ini jangan sampai terjadi dan meminta agar Dinsos melakukan penataan serta memperbaiki sistem.

” Oleh karena itu, kami akan meminta Dinsos agar menata dan memperbaiki system yang lebih baik lagi, tentunya ini juga harus sepenuhnya didukung oleh BNI,” Imbuh Ady Kriesna, S.H.

Selanjutnya Ady Kriesna, S.H meminta kepada pihak BNI jangan sampai ada masyarakat yang menjadi agen (E-warung) ternyata edisinya tidak ada. Karena Tidak mungkin Kemensos menunjuk BNI sebagai salah satu Bank himbara untuk menjadi penyalur bansos jika tidak memiliki fasilitas yang seharusnya disediakan.

“ Oleh karena itu, mau tidak mau BNI harus menyediakan fasilitas, kalau itu targetnya perdesa satu agen maka ya harus menyediakan Edisi sebanyak 219 Desa di Kabupaten Bondowoso.” Terangnya

Dari hasil raker Komisi IV DPRD dengan BNI salah satu kesimpulannya adalah  menindaklanjuti rapat dengan Tikor, bahkan kalau perlu akan rapat bersama Dinsos, BNI dan Tikor.

“Hasilnya agar kita bisa mendorong ada MOU antara pemerintah daerah khususnya Dinsos dengan BNI sebagai Bank penyalur. MOU itu, nantinya betul – betul bisa menguntungkan rakyat terutama KPM, sehingga tidak ada lagi kartu itu diblokir, KPM tidak pegang kartu sendiri, tidak tau PIN nya, saldo kosong dan lain sebagainya,” Imbuh Ady Kriesna, S.H

Dengan adanya MOU nanti, pihak pemerintah daerah itu bisa melakukan fungsi – fungsi kontrolnya sebagai eksekutif yang memang menjadi penyalur Bansos. BNI hanya supporting, jika BNI ini tidak siap pemerintah daerah bisa mengusulkan untuk mengganti Bank lain. Oleh sebab itu harus ada MOU antara pemerintah daerah dengan BNI supaya penataan penyaluran Bansos ini betul -betul menguntungkan kepada rakyat. Ketika rakyat mengeluh masalah beras yang diterima, harusnya beras premium namun yang diterima oleh KPM ternyata beras medium. Oleh karena itu, kita minta kepada agen jangan berdagang dalam hal ini mencari keuntungan lebih, padahal masyarakat yang ditunjuk jadi agen tujuannya itu untuk membantu pemerintah untuk menyalurkan Bansosnya. Jadi jangan mengutamakan unsur profitnya tapi aspek social dan pelayananya kepada KPM yang dikedepankan, pungkas Ady Kriesna, S.H. (A – T/ Mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.