Komisi Pemberantas Korupsi Klarifikasi Saksi Sumber Uang Suap Meikarta

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Foto udara Pembangunan Gedung – Gedung Apartemen di Kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada hari Selasa 16 Oktober 2018, proyek perumahan oleh Lippo Grup ini tengah didalami Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sabtu, 10 November 2018.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengklarifikasi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Toto Bartholomeus, soal sumber uang suap terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kami klarifikasi dugaan peran yang bersangkutan tentang sumber uang suap tersebut,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada hari Jum’at 09 November 2018 kemarin, memeriksa Toto sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat Banjarnahor. Dalam penyidikan kasus suap pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga mendalami dugaan peran saksi terkait Perizinan Proyek Meikarta, dan pemberian uang ke petinggi di Kabupaten Bekasi oleh para tersangka dalam kasus tersebut.

“Meskipun secara formil saksi tidak lagi menjabat sebagai Presiden Direktur, namun kami duga secara materil masih memiliki peran kuat di Lippo Group. “Ucap Diansyah.

Dalam penyidikan kasus itu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) masih menelusuri rangkaian proses Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dari pemeriksaan saksi yang dipanggil dari pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi, maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara saksi yang diperiksa dari pihak Lippo Group, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mendalami empat hal diantaranya adalah :

  1. Bagaimana proses perencanaan hingga Pembangunan Proyek Meikarta itu dilakukan, karena Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga sudah melakukan penyitaan sejumlah dokumen perencanaan proyek Meikarta tersebut.
  2. Sejauh mana kontribusi keuangan dari korporasi dalam hal ini Lippo group pada proyek itu.
  3. Mendalami sumber dana yang diduga suap terhadap pejabat di Kabupaten Bekasi apakah berasal dari perorangan atau berasal dari korporasi.
  4. Apakah ada arahan atau perintah dari pejabat – pejabat secara struktural dari pejabat-pejabat yang ada di Lippo Group, misalnya kepada anak – anak perusahaannya soal pemberian uang atau pengurusan – pengurusan proses Perizinaan Meikarta ini.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) total telah menetapkan sembilan tersangka, dalam kasus itu di antara adalah :

  1. Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
  2. Taryudi Konsultan Lippo Group
  3. Fitra Djaja Purnama Konsultan Lippo Group.
  4. pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
  5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin.
  6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten BekasibSahat Banjarnahor.
  7. Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.
  8. Bupati Bekasi Non Aktif Neneng Hassanah Yasin.
  9. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

(Mariam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *