KPA Dan PPTK Humas Pemkab Bingung Apa Yang Harus Dijawab, Apa Yang Kami Kerjakan Sesuai Dengan Aturan

Mutiaraindotv, Musi Rawas – Sumatera Selatan, belum lama ini sempat viral masalah Anggaran di bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas, terkait Anggaran APBD tahun Anggaran 2019. Yang mana dana yang diperuntukan untuk kegiatan penyedian dan pelayanan dan penyusuna dibagian kehumasan yang mencapai Rp. 2.498.500.000, menjadi pertanyaan kalangan pemerhati Anggaran APBD daerah diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas.

Menyikapi permasalahan ini kami Tim Mutiaraindotv, selasa, 18 Febuari 2020 mempertanyakan langsung ke Kuasa Pengguna Anggaran Diky yang didampingi langsung PPTK Benni di Ruang Kerja Bagian Humas Dan Protocol Kab. Musi Rawas mengatakan bahwa Anggaran dana yang diperuntukan dibagian kehumasan itu sudah dikerjakan sesuai mekanisme dan ketentuan tentang pengelolaan keuangan yang berlaku. Kalau pun ada yang mengatakan ada nya penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut wajar saja karena dilihat Anggaran nya besar dengan kegiatan yang bersifat habis pakai buang, unjar diky.

Lain hal yang disampaikan PPTK Benni ke Tim Mutiaraindotv terkait permasalahan Anggaran Dana untuk :

  1. Penyusunan Naskah dan Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati,
  2. Pusat Pelayanan Kehumasan dan
  3. Penyedian Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi, hal tersebut kami lakukan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada, unjarnya.

Dan terkait jumlah berapa banyaknya dibelanjakan barang habis pakai buang tersebut seperti Baliho, Banner, dan Papan Nama itu semua kami sesuai dengan harga yang ditetapkan dan kami membayar sesuai dengan harga yang sesuai dengan HSPK yang ada. Dan kalau pun banyak yang mengatakan tentang besarnya Kos Anggaran Dana di bagian Kehumasan itu hal wajar saja.

Sedangkan hasil konfirimasi Tim Mutiaraindotv ke Inpektorat Kabupaten Musi Rawas, mempertanyakan langsung permasalahan ini ke Inpektur Alex yang disampaikan langsung oleh Irban Khusus Tulhana mengatakan terkait Anggaran Dana di bagian Humas tersebut kami tidak tau apa saja yang digunakan karena mereka sendiri yang menggunakannya lebih baik tanyakan lagi apa saja yang dikerjakannya. Kalau kami mana mungkin tau dikarenakan Kuasa Pengguna Anggarannya kan ada, jadi intinya merekalah yang tau, unjarnya.

Ditambahkan Irban Khusus Inpektorat Mura sebaiknya mereka yang berhak menjawab kalau kami tidak memegang DPA mereka dan egak mungkin juga kami semua apa kegiatan OPD harus tau semua. Terkecuali ada laporan ke kami baru kami lakukan pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut, kalau pun ada permasalahan yang pasti nanti akan menjadi temuan dari BPK dan pasti akan ada pengembalian jika ada kerugian negara, katanya. (Mitv SumSel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *