KPK RI Dan APIP Mura Selalu Bersinergi Terkait Pengawalan Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Covid- 19

Mutiaraindotv, Musi Rawas – Sumatera Selatan, Inspektur Kabupaten Musi Rawas Alexander Akbar, SE, ME, bersama Kepala BPKAD Zulkipli dan Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas Priskodesi yang mendampingi langsung Bupati Musi Rawas H. Hendra Gunawan.

Pada saat Video Conference bersama Mendagri, Kepala BPKP RI, BPK RI, Kepala LKPP dan Ketua KPK RI terkait Refocusing dan Realokasi Anggaran. Rabu, 08 April 2020.

Pada kesempatan itu Mendagri, menyampaikan kita harus mengutamakan Kesehatan Publik, namun kita harus menjaga agar Ekonomi kita jangan terlalu jatuh ke dalam. Untuk itu diperlukan Pengelolaan Keuangan dengan melakukan Refocusing / Realokasi Anggaran dengan fokus pada tiga hal, yaitu :
  1.  Meningkatkan kapasitas kesehatan publik,
  2. Menyiapkan jaring pengaman sosial, dan
  3. Membantu industri/UKM untuk dapat bisa bertahan/survive dalam keadaan seperti ini.

Pengawasan diperlukan dalam Relokasi Anggaran tersebut, Pemerintah melibatkan BPKP yang akan melakukan Review atas PBJ terkait Penanganan Covid- 19. BPKP mendorong Pemda untuk Merefocusing/Merelokasi Anggaran, tetapi hal tersebut harus dilakukan kordinasi dan sinkronisasi.

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam Penggunaan Anggaran dan harus berdasarkan Skala Prioritas, Pengawasan bukan saja dari BPKP melainkan dari KPK juga tetap mengawal dan melakukan Pendampingan dan Monitoring. Untuk memastikan tidak adanya kecurangan dalam Administrasi, Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi lainnya.

Untuk itu KPK dan APIP akan selalu bersinergi dengan KPK terkait Pengawalan Refocusing Anggaran dalam Penanganan Covid- 19. Dan Badan Pemeriksa Keuangan juga akan melakukan Pengawasan terkait Penyisiran Anggaran harus Akuntabel dan menggunakan Skala Prioritas.Adapun dari pihak Kepolisan dibantu oleh Bareskrim yang akan mengawal Refocusing dan Realokasi Anggaran dengan melakukan Asistensi di Jajaran Diskrimsus TPK, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pasca Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid- 19.

Dengan berlapisnya Pengawasan tersebut Relokasi dan Refocusing Anggaran menjadi tepat guna, dan hal tersebut tidak menjadi Pelanggaran Hukum serta Kerugian Negara dalam Penanganan Covid- 19 di setiap Pemerintah Daerah terkhusus diwilayah Kabupaten Musi Rawas, unjarnya. (Apip/Awi Mitv SumSel).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *