Berita TerbaruRagam & Peristiwa

LSM PERJUANGAN RAKYAT SITUBONDO Akan Usut Tuntas Debt Collector Yang Membuat Resah Masyarakat

×

LSM PERJUANGAN RAKYAT SITUBONDO Akan Usut Tuntas Debt Collector Yang Membuat Resah Masyarakat

Sebarkan artikel ini

Mutiaraindotv.com, SITUBONDO, JAWA TIMUR – Masyarakat kabupaten Situbondo, Jawa Timur, merasa resah dengan maraknya aktivitas debt collector yang melakukan aksi premanisme di wilayah tersebut. Baru-baru ini, seorang warga bernama Fitria, yang tinggal di Desa Sumber Kolak, menjadi korban perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector. Situasi ini menarik perhatian Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan, RAHMAT Hartadi, yang meminta aparat penegak hukum untuk membersihkan aksi premanisme yang dilakukan oleh debt collector.

RAHMAT Hartadi, yang juga memiliki kumis tebal, mengatakan bahwa aparat penegak hukum berwenang untuk melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011. Ia menambahkan bahwa perampasan barang atau kendaraan bermotor secara paksa oleh debt collector merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Hartadi juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan. Menurut peraturan tersebut, perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen dalam penyerahan hak milik kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan.

Hartadi berharap perusahaan pembiayaan atau finance dapat mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan mendaftarkan jaminan fidusianya, perusahaan pembiayaan dapat dengan mudah mengatasi kredit kendaraan macet melalui mekanisme eksekusi jaminan di pengadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Namun, fakta yang terjadi adalah banyak perusahaan pembiayaan yang lebih memilih menggunakan jasa debt collector. Akibatnya, terjadi marak kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan debt collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian kendaraan bermotor dengan cara mengangsur atau mencicil. Selain itu, ada dugaan bahwa perusahaan pembiayaan melanggar UU No. 27 Tahun 201 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan menyebarkan data pribadi debitur kepada pihak ketiga, yaitu debt collector.

Dengan situasi ini, masyarakat berharap bahwa kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini, debt collector di Situbondo dilaporkan dapat dijerat pasal 368 KUHP yang mengatur tentang perampasan paksa, UCAP HARTADI dengan tegas,(HOS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *