Lukman Hakim : Keliru Kalau H.Fathuradji Buat Surat Kuasa Tambang di Kukusan

 

Ikatan Jual Beli bukan merupakan peralihan jual beli tanah,” Aktivis Hukum, Lukman Hakim

Mutiaraindotv.com ( Situbondo) – Area tambang yang berada atau berlokasi di Desa Kukusan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Jawa Timur, keabsahan surat – surat tanahnya diduga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Aktivis Hukum, Lukman Hakim SH, Ikatan Jual Beli ( IJB ) yang dibuat dan pernah ditolak oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Situbondo bukan merupakan peralihan jual beli tanah sebagaimana pasal 37-1 PP No.24/1997 ( Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 ), melainkan bentuk pengikat saja.

” Kalau memang H.Fathuradji serta Pengacara Hukumnya berani dan merasa benar, kami tantang untuk mendaftarkan Akta Jual Belinya ( AJB ) ke PPAT mana saja,” kata Lukman.

Lukman Hakim yang akrab dipanggil Kang Lukman yang juga Aktivis muda Situbondo, menambahkan, bahwa H.Fathuradji dan pihaknya perlu belajar hukum tanah terutama mengenai Peralihan Tanah dan Rusun seperti Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun baik Jual Beli, Tukar Menukar, Pemasukan dalam Perusahaan dan Pembentukan Hak, Pemindahan dan lain-lain, ( Pasal 37 PP No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

” Dalam hal ini saya tidak pernah mencari kesalahan orang lain akan tetapi ini demi menjamin kepastian hukum sebagaimana BAB III Asas & Tujuan,” jelas Lukman.

Dirinya juga menjelaskan aturan Pasal 3 huruf a, PP No.24/1997 yang artinya tujuan untuk mendaftarkan tanah bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum, oleh karena itu H.Fathuradji lebih baik segera ke PPAT daftarkan Akta Jual Belinya, jadi keliru kalau H.Fathuradji membuat Surat Kuasa Tambang,

Maka dengan demikian, lanjut Lukman, pertanyaan kami ialah,
( A ). Apa dasar H.Fathuradji di dalam menerbitkan IJB..?
( B ). Apakah secara hukum IJB dapat diterbitkan tanpa ada Kuasa Jual Beli Tanah..?
( C ). Apakah perbedaan Akibat Hukum antara IJB dan AJB..?

” Mengenai Prosedur Hukum Tanah, termasuk mengenai peralihan dan macam-macam hal tanah sudah diatur dalam UUPA No.5/1960 ( Undang-Undang Pokok Agraria Nomer 5 Tahun 1960 ),”pungkas “Kang Lukman”. (Irwan)

editor : dwi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *