Masyarakat Bingung Siapa Yang Bertangung Jawab Atas Galian C Di Kayu Ara

MutiaraindoTV, Kota Lubuklinggau – Sumatera Selatan, Sesuai laporan pada tanggal 14 Oktober 2018, masyarakat sekitar Jalan Garuda diwilayah Kawasan Perumahan Gren Garden Kayu Ara, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan. Terkait Galian C yang sudah melakukan perusakan area milik sungai dengan Membangun Fasilitas Seperti Kolam, Jalan Cor Beton dan Bangunan 2 (Dua) unit rumah serta penyempitan aliran Sungai Kelinggi.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Herdawan di ruang kerja pada hari Senin 15 Oktober 2018 mengatakan, belum tau kalau ada Galian C di wilayah Kayu Ara. Yang kami tau dulu perna ada demo dan laporan masyarakat, terkait masalah ada bendungan yang dilakukan pengembang di bagian atas sungai dan sudah di bongkar pengembang.

Terkait masalah bangunan kolam dan rumah, serta jalan cor beton di area bantaran sungai itu bukan wewenang kami. Tapi wewenang bagian Daerah Aliran Sungai (DAS), itu ada di instansi terkait Balai Besar Sumber Air VIII di Propinsi Sumatera Selatan.

Kalau dulu kewenangan yang mengeluarkan Izin Galian C dan Izin Penambangan memang berada di Dinas PUPR Kota Lubuklinggau, tapi sekarang terkait Izin Galian C dan Penambangan tersebut. Sudah kewenangan wilayah Aliran Sungai berada di Balai Besar Sumber Air VIII.

Jadi yang berhak boleh atau tidak melakukan penambangan di sepanjang aliran sungai, adalah kewenangan mereka. Kalau kita Lingkungan Hidup, hanya dibagian Kajian Dampak Lingkungan saja. Ditahun yang sudah memang ada laporan dari warga terkait kolam itu, sudah kita tindak dan lanjuti dan kita layangkan surat ke pengembang.

Kita intruksikan ke Pengembang untuk segera melakukan Perizinan ke Balai Besar Sumber Air VIII, Kepala Sumber Air VIII Propinsi Sumatera Selatan Budi. Melalui Stafnya Yusup hari Rabu 17 Oktober 2018 menyampaikan bahwa, kewenangan yang berhak menindak lanjuti masalah Galian C yang berada di belakang Perumahan Gren Garden Kayuara.

Adalah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Lubuklinggau, kalau tugas pengawasan kami masalah Aliran Sungai Kelinggi itu yang melewati Bendungan baru tanggung jawab kami. Karena bidang dari Sumber Air VIII, adalah Irigrasi dengan Tonase Air diatas 10.000 Kubik.

Sedangkan aliran Sungai Kelinggi yang kapasitas airnya hanya 3.000 kubik, itu kewenangan Pemerintah Daerah terkhusus Dinas PU Tata Ruang Kota Lubuklinggau. Ditambahkan Yusup, kalau kami turut campur dipermasalahan Galian C tersebut salah.

Sebab tidak ada kewenangan bagi kami dalam penindakan hal tersebut, intinya Galian C yang berada di Kayu Ara Milik Pengembang Isinial TM. Yng katanya masih Keluarga Besar Irang Penting di Pemerintah Kota Lubuklinggau, itu bukan kewenangan dan tanggung jawab kami. Sebab kami hanya bertanggung Jawab yang melewati bendungan, sebab kami dibidang Irigrasi saja. “Ungkapnya.

Sedangkan laporan warga sekitar Perumahan Gren Garden Kayu Ara isinial SP mengatakan, kami sudah lelah dan resah sebab sampai saat ini belum ada penindakan dari Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sebab Kelurahan dan Kecamatan saja tidak berani melakukan penindakan, apa lagi kami masyarakat kecil seperti kami.

Intinya kami bersyukur masih ada yang mau membantu menyelesaikan masalah yang selama ini sudah bertahun – tahun kami hadapi, belum ada jalan keluar dari permasalahan ini kami takut kedepannya. Jika di biarkan penyempitan aliran sungai, akibat di bending dan keberadaan kolam, pagar serta rumah, jalan cor beton yang hanya beberapa meter dari median Bantaran Sungai.

Sekali lagi terima kasih kepada Tim MutiaraindoTV telah menangapi permasalahan kami selama ini, sesuai aturan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35/1991 (Pasal 1 – Pasal 10) tentang Sungai, Danau, Waduk. Bahwa sungai sebagai sumber air yang sangat penting. Fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan nasional.

Dan juga tertuang dalam Undang – Undang No. 11/1974 tentang pengairan dalam rangka pemanfaatan dan pelestarian sungai, yang dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi Perlindungan, Pengembangan, Penggunaan dan Pengendalian Sungai dengan Peraturan Pemerintah.

Serta tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang No. 11/1974 tentang pengairan, Undang – Undang No. 4/1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang tata pengaturan air dan Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air serta Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai jelas. (Tim MutiaraindoTV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *