Mediasi Sengketa Lahan Gagal Terlaksana, Dinas Pertanian Kemana???

MutiaraindoTV, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Berlangsung mediasi antara pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi dengan beberapa pihak warga yang bersengketa lahan seluas kurang lebih 7,1 hektar, yang terletak di Kampung Elo Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.

“Kasus inipun menyedot perhatian publik dan masyarakat bahkan sempat viral di media cetak, media elektronik, media online serta media sosial mengenai pemasangan plang yang tertuliskan “Milik Pemerintah Kabupaten Bekasi CQ Dinas Pertanian”. Senin, 31 Agustus 2020.

H. Jajuli selaku Kepala Desa Sukamanah mengundang pihak Dinas Pertanian dan pihak penggarap, yang mengklaim untuk melakukan mediasi. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Desa Sukamanah pada sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Dihadiri oleh unsur Muspika TNI/Polri perwakilan Polsek Sukatani, Kecamatan dan pihak – pihak yang terkait. H. Jajuli kepada awak media mengatakan, “pihak Desa sudah memfasilitasi mediasi antara warga yang mengklaim lahan tersebut dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Namun sangat di sayangkan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tidak ada yang hadir, padahal surat undangan sudah kami layangkan secara resmi.

Pemerintah Desa pun menjadwalkan ulang mediasi ini pada hari Senin depan 08 September 2020, sesuai kesepakatan hari ini. Pihak yang tidak menghadiri mediasi minggu depan di anggap gugur atas klaim kepemilikannya secara tingkat Desa.

Mengenai retribusi kami dari Pemerintah Desa Sukamanah tidak pernah menerimanya, mana buktinya dan pajaknya mana. Terkait pemasangan plang dilokasi tanah sengketa yang dilakukan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi pekan lalu itu songong namanya, tanpa ijin dari Pemerintah Desa.

 

Mereka main pasang plang aja, saya selaku Kepala Desa di anggap sepele. Saya tidak senang akan saya tuntut mereka, mereka mengatakan saya arogan. Mereka datang saya terima dengan baik, mereka menunjukkan SKKPT ada buktinya.Kalau saya,siapapun pemiliknya monggo. “pungkasnya Kepala Desa.

Adapun hasil berita acaranya tersebut, tertunda dalam notetulen sebagai berikut. Pada hari Senin 31 Agustus 2020 bertempat di Aula kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Telah melakukan musyawarah atas kepemilikan tanah yang dihadiri oleh, yaitu:

  1. Nama : Engkyang, NIK : 3126131805730002, Alamat: Kampung Teko Tengah RT. 003/RW. 003 Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Bertindak atas nama waris dari Liem Hin Nio.
  2. Nama : Subhan Budi Hartoyo, Nik : 3216100110750006, Alamat : Pulo Bambu RT. 015/RW. 006 Desa Karang Sentosa, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Selaku kuasa dari Bapak Engkyang.
  3. Nama : Ardhie Wijaya, Nik : 3275010206680005, Alamat: Jalan Pahlawan No. 11 RT. 11/RW. 004 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selaku kuasa dari Bapak H. Khozim Barkawi.
  4. Nama : J Leonard Butar Butar, Nik : 3216070507680011, Alamat : Kampung Utan RT. 002/RW. 025 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selaku kuasa dari Bapak Selan Timin Seblon
  5. Nama : Madkursi, Nik : 3216151106730002, Alamat : Kampung Elo RT. 003/RW. 003
    Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selaku perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

Adapun hal – hal yang di bahas dalam musyawarah ini, adalah sebagai berikut :

  1. Perihal aturan undangan mediasi di pertegas dengan menghadirkan pemilik dan kuasa hukum dari masing – masing pihak.
  2. Di usulkan untuk di adakan mediasi ke dua pihak, dengan ketentuan jika pemilik dan kuasanya tidak hadir memenuhi undangan mediasi maka akan gugur hak atas pengakuannya.
  3. Tidak ada tuntutan selanjutnya dari para pihak penggugat yang tidak hadir dalam musyawarah atau mediasi ke dua.
  4. Demikian berita acara kami buat dan di sepakati masing – masing pihak untuk di jadikan sebagai persetujuan dan kesepakatan bersama.

J Leoard Butar Butar selaku kuasa dari Selan Timin Seblong mengatakan kepada awak media, “pertemuan mediasi hari ini tidak menghasilkan apa – apa. Karena dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi tidak datang dan saya sangat kecewa sekali karena mereka tidak komitmen.

Kami beberapa hari yang lalu sudah melayangkan surat somasi terkait pemasangan plang dan mempertanyakan luas lahan yang tidak sesuai, serta NJOP yang tidak terdaftar dan langsung melakukan pemasangan plang dan anggap rekayasa. “Pungkasnya

Ardhi Wijaya selaku kuasa hukuk dari H. Khozim Barkawi mengatakan, “saya tidak merasa klien saya memiliki mutlak tanah inin. Justru dengan adanya pemasangan plang yang di Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, kita mencari kebenaran.

Pihak kami tidak merasa memiliki semua, justru di sini kebenaran akan muncul. Biar hukum yang menentukkan, “jika kami arogan kami bisa memasang plang dilokasi seperti yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten bekasi.

Kala memang Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi benar mempunyai sertifikat tanah, tolong hadirkan dan tunjukkan kepada kami. AJB kami berdasarkan Semin Bin Seblong pada Tahun 1986 dan langkah ini kah unuk menempuh sertifikat PM1 dan PM2, jika lahan memang milik saya dan tentunya Kepala Desa tidak keberatan mengeluarkannya. (Ali M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *